Pahami Kondisi Keuangan Daerah, Dinas KUK Jabar Optimalkan Alternatif Lain

Dinas KUK Jabar memaklumi keuangan daerah terganggu dan berupaya mengoptimalkan alternatif lain agar program yang diusung dapat berjalan maksimal. Salah satunya melalui kolaborasi dengan lembaga lain atau pihak swasta, seperti dalam pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pahami Kondisi Keuangan Daerah, Dinas KUK Jabar Optimalkan Alternatif Lain
Kepala Dinas KUK Jabar Kusmana Hartadji mengakui sokongan anggaran dari APBD kini tidak maksimal bagi pihaknya untuk menjalankan program kerja 2022 dan 2023. (yuliantono)

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau Dinas KUK Jabar Kusmana Hartadji mengakui sokongan anggaran dari APBD kini tidak maksimal bagi pihaknya untuk menjalankan program kerja 2022 dan 2023.

Kendati demikian, Dinas KUK Jabar memaklumi keuangan daerah terganggu dan berupaya mengoptimalkan alternatif lain agar program yang diusung dapat berjalan maksimal. Salah satunya melalui kolaborasi dengan lembaga lain atau pihak swasta, seperti dalam pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami paham dengan alokasi anggaran Pemprov Jabar saat ini yan sudah dibagi-bagi. Baik untuk pembangunan infrastruktur, maupun pemenuhan janji-janji Pak Gubernur di tahun terakhir masa kepemimpinannya. Jadi, kami di Dinas KUK Jabar berupaya tidak terlalu mengandalkan APBD dalam menyelesaikan target program kami,” ujarnya kepada INILAHKORAN, Kamis 8 September 2022.

Baca Juga : Uu Ruzhanul: Tantangan Pelayanan Publik Makin Kompleks, Perlu Terobosan dan Inovasi

“Sebab ada beberapa program yang nyatanya bisa kami kolaborasikan dengan pihak lain. Seperti kemarin dengan Bank Indonesia, Bank BJB dan beberapa swasta ketika kegiatan UMKM. Sebab memang sumber untuk UMKM ini bukan hanya dari Dinas KUK Jabar saja, tapi bisa dari pihak luar dengan ditumbuhkan iklim yang kondusif,” sambungnya.

Terlebih pada UMKM yang berada di sektor pertanian, yang diakui Kusmana sedikit sulit pengembangannya lantaran susah mendapat dukungan modal, terutama dari pinjaman perbankan. Sehingga dibutuhkan strategi khusus agar bisa berkembang, salah satunya lewat pola kemitraan seperti yang dilakukan dalam program Petani Milenial.

“Dalam OPOP ini, paling banyak di program Petani Milenial. Mereka UMKM ini kita support full, terutama dalam akses pembiayaan dimana kita harus cari sumber. Sebab agak susah pertanian ini dapat sokongan anggaran. Dari pemerintah hanya di awal, lahan misalnya. Selanjutnya pengembangan, solusinya kita kolaborasi melalui pola kemitraan supaya mereka ini bertahan dan terus berkembang,” tutupnya.*** (yuliantono)

Baca Juga : Begini Cara Diskuk Jabar Antisipasi Koperasi Abal-abal Merebak di Masyarakat


Editor : Doni Ramdhani