Pemkot Bogor Kaji Tiket Terusan, Biskita Transpakuan Masih Gratis

INILAHKORAN, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku saat ini Pemkot Bogor masih mempertimbangkan besaran tarif Biskita Transpakuan yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp5.500.

Hingga saat ini, pengguna jasa Biskita Transpakuan belum dipungut biaya alias gratis. Pemkot Bogor masih mematangkan rencana penerapan tarif sebesar Rp5.500.

"Pertimbangannya tarif yang kira-kira sesuai dengan kemampuan masyarakat. Pak Wali Kota membutuhkan waktu untuk mempelajari itu," kata Dedie, Kamis 5 Januari 2023.

Dia menerangkan, saat ini Pemkot Bogor tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membahas penerapan tarif terusan pada Biskita Transpakuan.  

"Saya contohkan, ketika pengguna naik dari halte Parungbanteng hendak ke Stasiun Bogor, maka penumpang harus turun di halte Ahmad Yani, dan naik kembali bus dengan rute yang berbeda untuk melanjutkan ke arah Stasiun Bogor. Koordinasi BPJT ini terkait dengan karcis terusan, kalau memang kami tidak berlakukan tarif terusan, nanti penumpang harus dua kali bayar. Ini sedang kami pikirkan dan juga mendorong IT BPTJ agar dapat menyelesaikan permasalahan ini," terang Dedie.

Dedie membeberkan, penerapan tarif terusan sendiri dibuat agar meringankan biaya yang dikeluarkan pengguna Biskita Transpakuan saat mulai diberlakukan nantinya. Misalkan begini, bayar sekali di halte Parungbanteng pukul 09.00 WIB sampai di halte A Yani 09.30 WIB artinya masih satu tarif sampai ke Stasiun Bogor. 

"Tetapi kalau tidak diselesaikan dari sisi sistem (tarif terusan) maka dia akan bayar dua kali. Oleh karena itu, Pemkot Bogor hingga kini belum segera mengumumkan penerapan tarif Biskita Transpakuan yang sebelumnya dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada awal Januari 2023. Penundaan pengumuman tarif Biskita Transpakuan karena beberapa pertimbangan aspek teknis yang musti diselesaikan," bebernya.

Dedie menjelaskan, besaran tarif sebesar Rp5.500 itu Pemkot Bogor masih mengkaji terkait ability to pay (ATP) yaitu kemampuan masyarakat dalam membayar tarif dan willingness to pay (WTP) atau kemauan masyarakat dalam membayar tarif yang ada. 

"Jadi dua unsur ini yang masih kami proses untuk didata dan dikaji, ini pak wali sedang mempelajari, sedang berfikir termasuk juga karcis ini bisa menjadi karcis terusan, karena kalau Rp5.500 tidak diberlakukan karcis terusan tarifnya ketinggian. Jika tidak ada penerapan karcis terusan, maka dari Parungbanteng ke Stasiun harus bayar Rp11.000. Artinya sehari Rp22.000. Kalau menurut pertimbangan pak wali masih terlalu mahal," jelasnya.*** (rizki mauludi)