Puluhan Paket Proyek Dinas PUTR APBD Perubahan Diduga Milik Oknum DPRD Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - Puluhan paket proyek pekerjaan dengan nilai puluhan miliar rupiah yang ada di bagian Binamarga maupun PSDA, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon kabarnya milik Pokir anggota DPRD Kabupaten Cirebon. 

Kabar tersebut santer terdengar sejak penganggaran murni di Dinas PUTR. Kabarnya, beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon mendominasi sejumlah paket proyek pekerjaan. Baik hak anggota dewan berupa pokir maupun mereka mendapatkan jatah langsung secara pribadi dari dinas.

Beberapa rekanan pun dikabarkan harus gigit jari, karena banyak dari mereka yang tidak mendapatkan jatah paket proyek pekerjaan. Hal itu karena dari sekian banyak paket ubahan, kabarnya hampir sebagian besar pokir DPRD Kabupaten Cirebon. Padahal, jatah pokir biasanya disesuaikan dengan anggaran dan tidak harus mengambil porsi yang cukup banyak.

"Ini berdasarkan hasil informasi dari berbagai sumber. Dan ini terus berlangsung sekian lama. Harusnya, pekerjaan ya diberikan kepada rekanan yang berhak dong," kata Sekretaris Laskar NKRI Cirebon Raya, Zeki Mulyadi, Kamis 26 oktober 2023.

Menurutnya, manajemen Dinas PUTR Kabupaten Cirebon selalu tidak berubah dari dulu sampai saat ini. Pembagian jatah paket proyek harusnya dikelola secara profesional. Padahal, banyak laporan yang masuk ke pihak APH. Harusnya, dinas lebih berhati-hati dengan mekanisme dan sistim pembagian paket-paket pekerjaan.

"Namun bahasa yang muncul justru pekerjaannya pokir dewan lagi, pokir dewan lagi. Ko segitu banyaknya sih pokir dewan di DPUTR," ungkap Zeki.

Dengan kondisi seperti itu, dirinya mengaku sangat miris. Masalahnya, informasi yang muncul dari pihak PUTR Kabupaten Cirebon selalu berdalih banyak pokir dewan dari semua paket baik murni maupun proyek rubahan. Hal itu bukan menjadi rahasia umum lagi. Pasalnya, beberapa rekanan mengeluh tidak mendapatkan pekerjaan karena sudah diambil oknum dewan.

"Beberapa rekanan mengeluhkan ,alasan dinas tidak bisa memberikan pekerjaan karena kebanyak adalah pokir dewan. Tapi masa semua pokir dewan. Saya menduga, ini ada oknum-oknum dewan yang menguasai proyek di PUTR," jelasnya.

Saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi terkait dengan persoalan tersebut. Apakah masalah itu ada ketakutan dinas ditekan oknum dewan, atau memang ada dugaan kongkalingkong antara dinas  dengan oknum dewan. Meskipun begitu, jelas persoalan tersebut bukan masalah kecil dan bukan menjadi rahasia umum lagi.

"Mau dinas ditekan oknum dewan, mau mereka kongkalingkong dengan oknum dewan saya tidak peduli. Ini diduga bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Ini sudah berlangsung lebih dari tiga tahun. Dan bukan menjadi rahasia umum lagi," terangnya.

Untuk itu, dia meminta Bupati Cirebon Imron untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Pasalnya, tidak mungkin seorang bupati tidak tahu menahu dengan persoalan yang sudah cukup lama terjadi, dan bukan menjadi rahasia umum lagi. Harusnya, Imron segera mengambil tindakan agar tidak menjadi persoalan hukum.

"Jangan pernah merasa aman. Toh ini infonya sudah menjadi konsumsi publik. Masa dewan mainan proyek sih. Masa setiap tahun dinas selalu mengklaim sebagian besar proyeknya milik pokir. Toh sebagian besar masyarakat juga tahu oknum anggota dewannya siapa yang diduga bermain," aku Zeki.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari beberapa sumber di Dinas PUTR Kabupaten Cirebon menyebutkan, memang sebagian besar proyek baik murni maupun proyek perubahan tahun ini adalah pokir. 
Beberapa waktu lalupun, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Iwan Rizki mengaku banyak proyek pokir milik dewan. Meskipun tidak menyebutkan milik siapa, namun Iwan sempat mengaku kebingungan untuk bisa membagi proyek dengan rekanan.

"Intinya begitu mas, banyak pokir dewan. Toh untuk anggaran perubahan akhir tahun ini, anggarannya juga sedikit," tukasnya.*** (maman suharman)