Puluhan Paket Proyek Dinas PUTR APBD Perubahan Diduga Milik Oknum DPRD Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - Puluhan paket proyek pekerjaan dengan nilai puluhan miliar rupiah yang ada di bagian Binamarga maupun PSDA, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon kabarnya milik Pokir anggota DPRD Kabupaten Cirebon. 

Kabar tersebut santer terdengar sejak penganggaran murni di Dinas PUTR. Kabarnya, beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon mendominasi sejumlah paket proyek pekerjaan. Baik hak anggota dewan berupa pokir maupun mereka mendapatkan jatah langsung secara pribadi dari dinas.

Beberapa rekanan pun dikabarkan harus gigit jari, karena banyak dari mereka yang tidak mendapatkan jatah paket proyek pekerjaan. Hal itu karena dari sekian banyak paket ubahan, kabarnya hampir sebagian besar pokir DPRD Kabupaten Cirebon. Padahal, jatah pokir biasanya disesuaikan dengan anggaran dan tidak harus mengambil porsi yang cukup banyak.

Baca Juga : Petebu Dukung Ganjar Bangun Lapang Serbaguna, Bisa Olahraga dan Kegiatan Keagamaan di Ciamis

"Ini berdasarkan hasil informasi dari berbagai sumber. Dan ini terus berlangsung sekian lama. Harusnya, pekerjaan ya diberikan kepada rekanan yang berhak dong," kata Sekretaris Laskar NKRI Cirebon Raya, Zeki Mulyadi, Kamis 26 oktober 2023.

Menurutnya, manajemen Dinas PUTR Kabupaten Cirebon selalu tidak berubah dari dulu sampai saat ini. Pembagian jatah paket proyek harusnya dikelola secara profesional. Padahal, banyak laporan yang masuk ke pihak APH. Harusnya, dinas lebih berhati-hati dengan mekanisme dan sistim pembagian paket-paket pekerjaan.

"Namun bahasa yang muncul justru pekerjaannya pokir dewan lagi, pokir dewan lagi. Ko segitu banyaknya sih pokir dewan di DPUTR," ungkap Zeki.

Baca Juga : PGE Area Kamojang Aktif Padamkan Kebakaran di Gunung Papandayan

Dengan kondisi seperti itu, dirinya mengaku sangat miris. Masalahnya, informasi yang muncul dari pihak PUTR Kabupaten Cirebon selalu berdalih banyak pokir dewan dari semua paket baik murni maupun proyek rubahan. Hal itu bukan menjadi rahasia umum lagi. Pasalnya, beberapa rekanan mengeluh tidak mendapatkan pekerjaan karena sudah diambil oknum dewan.