Sistem IDM Bantu Rumuskan Kebijakan Pembangunan Desa di Jabar

"Ada mekanisme yang agak ruwet, makan waktu. Maka ketika audiensi dengan Pak Gubernur waktu itu kami memohon ketika ada desa-desa yang dianggap harus dibantu dari sisi pembangunan diluar desa-desa yang masih bagus, PAD cukup besar, tapi ada desa-desa yang harus dibantu oleh Provinsi Jawa Barat. Tapi karena SIPD nya harus direkomendasi kabupaten, ini jadi mandek, susah para kepala desa untuk SIPD itu," paparnya.

Suhenda berpandangan, sulitnya permohonan bantuan desa ini karena melihat kepala desa yang tidak beraliansi saat pencalonan para bupati dan wali kota.

"Jadi bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Jawa Barat semuanya dicalonkan oleh partai, sehingga ketika dianggap para kepala desa yang tidak beraliansi waktu dia mencalonkan, rekom tuh sangat sulit," ungkapnya.

Namun kini, permasalah tersebut telah diselasaikan setelah dirinya menggelar audiensi bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

"Kami audiensi saat itu di ruang Gedung Sate, alhamdulillah Pak Gubernur saat itu tanya langsung ke Pak Dicky itu produk siapa, kenapa harus rekom dari kabupaten/kota. Kata Pak Diky, produk kita katanya. Udah katanya, hilangkan saja. Alhamdulillah dengan SIPD perubahan sudah langsung dari desa ke provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah," pungkasnya. (Riantonurdiansyah)