Soal Penurunan Atribut di Bali, PDIP Punya Peluru Baru 'Serang' Jokowi

INILAHKORAN, Jakarta-Peristiwa penertiban atribut sosialisasi dan kampanye yang menyasar baliho milik PDIP di Bali, menjadi peluru baru bagi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kini ia menuduh Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali berkaitan dengan pengumpulan para Pj Gubernur beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Kemudian (Jokowi) memberikan berbagain arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Hasto kepada wartawan di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Hasto pun menyayangkan adanya tindakan tersebut, terlebih hal itu dilakukan di Bali yang mana merupakan wilayah kekusaan PDIP. Menurutnya, Pencopotan Baliho PDIP dapat diartikan sebagai diskiriminasi politik.

“Apa yang terjadi dengan kehadiran dengan bapak presiden di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif,” jelasnya.

Hasto mengklaim respons masyarakat atas tindakan tersebut nyatanya menguatkan PDIP. Meskipun merasa sakit, namun ia merasa telah mendapat kekuatan untuk bangkit dan terus memperjuangkan kebebasan berdemokrasi.

“Tapi respon dari masyarakat luas semakin menguatkan dan menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik,” ungkapnya.

Diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali mendadak mencabut atribut berbau politik seperti bendera dan baliho PDIP dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di sepanjang jalan lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Tindakan penurunan atribut partai politik ini dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi terkait, antara lain SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Menurut Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi di Gianyar, Selasa, pencabutan atribut tersebut merupakan perintah Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

“Yang pasti, kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara. Tidak memandang itu bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak ada urusannya tidak ada kaitannya,” kata Rai.*** (inilah.com)