Soal Penurunan Atribut di Bali, PDIP Punya Peluru Baru 'Serang' Jokowi

Peristiwa penertiban atribut sosialisasi dan kampanye yang menyasar baliho milik PDIP di Bali, menjadi peluru baru bagi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Soal Penurunan Atribut di Bali, PDIP Punya Peluru Baru 'Serang' Jokowi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berada di dalam mobil usai mengikuti rapat konsolidasi Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar-Mahfud MD di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023). Hasto menilai penurunan atribut partainya berupa baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gianyar, Bali itu memunculkan gerakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

INILAHKORAN, Jakarta-Peristiwa penertiban atribut sosialisasi dan kampanye yang menyasar baliho milik PDIP di Bali, menjadi peluru baru bagi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kini ia menuduh pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali berkaitan dengan pengumpulan para Pj Gubernur beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Kemudian (Jokowi) memberikan berbagain arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Hasto kepada wartawan di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Baca Juga : Cerita Alex Tirta Bertemu Firli Bahuri Hingga Sewa Rumah Singgah Rp650 juta

Hasto pun menyayangkan adanya tindakan tersebut, terlebih hal itu dilakukan di Bali yang mana merupakan wilayah kekusaan PDIP. Menurutnya, pencopotan baliho PDIP dapat diartikan sebagai diskiriminasi politik.

“Apa yang terjadi dengan kehadiran dengan bapak presiden di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif,” jelasnya.

Hasto mengklaim respons masyarakat atas tindakan tersebut nyatanya menguatkan PDIP. Meskipun merasa sakit, namun ia merasa telah mendapat kekuatan untuk bangkit dan terus memperjuangkan kebebasan berdemokrasi.

Baca Juga : Usai Diperiksa Bareskrim Polri, SYL Tutup Mulut

“Tapi respon dari masyarakat luas semakin menguatkan dan menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik,” ungkapnya.

Halaman :


Editor : JakaPermana