Anggaran Telat Cair, DBMPR Jabar Pesimistis Lebaran Jalan Bisa Mulus

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono pesimistis, mudik lebaran pada April 2024 mendatang jalan bisa mulus, karena alokasi anggaran dari APBD 2024 telat cair.

Anggaran Telat Cair, DBMPR Jabar Pesimistis Lebaran Jalan Bisa Mulus
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono pesimistis, mudik lebaran pada April 2024 mendatang jalan bisa mulus, karena alokasi anggaran dari APBD 2024 telat cair./Yuliantono

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono pesimistis, mudik lebaran pada April 2024 mendatang jalan bisa mulus, karena alokasi anggaran dari APBD 2024 telat cair.

Sebab, karena alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp600 miliar untuk memulihkan 230,98 kilometer dan revitalisasi lima jembatan telat, maka hingga saat ini belum ada satu vendor pun yang telah menerima kontrak kerja.

Sehingga besar kemungkinan kata Abeng, sapaan Bambang Tirtoyuliono, pada saat lebaran nanti kondisi jalan tidak akan maksimal dalam melayani mobilitas masyarakat yang melakukan mudik, menggunakan jalan milik provinsi.

"Lebaran enggak kekejar. Sampai sekarang belum terjadi kontrak. Ada keterlambatan penetapan APBD di provinsi. Beda di 2023, saat penetapan APBD tepat waktu, sudah bisa berkontrak. Masih kekejar sebelum lebaran yang ada penanganan bisa diselesaikan. 2024 saya agak pesimis," ujarnya di Kantor DBMPR Jabar, Kota Bandung, Senin 19 Februari 2024.

Kendati demikian, dia memastikan akan tetap berupaya semaksimal mungkin melalui pemeliharaan rutin secara massif, agar pengguna jalan tidak terganggu.

 "Jadi sapu lobang akan kita intensifkan. Teman-teman di UPTD secara massif dilakukan pemeliharaan secara rutin," ucapnya.

Abeng melanjutkan, sejatinya ada 2.362 kilometer jalan di Jabar yang butuh perhatian. Walaupun kemantapan jalan sudah di angka 83 persen, tetapi umur teknisnya hanya 63 persen. Sehingga potensi kerusakan selalu ada, karena terjadi penurunan kualitas akibat beban tonase kendaraan, cuaca dan lain-lain.

"Tersebar di Jawa Barat. Hampir semua di kabupaten/kota kita lakukan penanganan. Kita akan maksimalkan. Target kita kemantapan di akhir 2024 sekitar 87 persen," harapnya.

Sementara mengenai jembatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Abeng menerangkan ada 1.295 jembatan yang sejatinya harus direkonstruksi ulang. Dimana 33 diantaranya merupakan prioritas yang harus segera ditangani. Namun pada tahun ini, pihaknya akan melakukan secara bertahap dengan memperbaiki lima jembatan terlebih dahulu.

"Kita punya keterbatasan anggaran, sehingga hanya lima. Kita lakukan pemeliharaan biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi collaps jembatan yang kita punya, karena keterbatasan anggaran kita," pungkasnya. (Yuliantono)***


Editor : JakaPermana