Angkat Suara Soal Rusaknya KBU Jadi Penyebab Banjir, DLH KBB Ungkap Faktornya 

"Dalam Perda KBU memang ada pengendalian-pengendalian yang cukup ketat menurut kami, karena diatur PBB, ada zonasi yang boleh dibangun dengan syarat atau yang sama sekali tidak boleh dibangun," terangnya.

"Sekarang dengan adanya era OSS persyaratan itu tidak lagi harus ditempuh walaupun kalau kami di KBB, tapi dalam penerbitan perizinan itu masih kita jadikan acuan bahan pertimbangan, misalnya menentukan koefisien dasar bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun," sambungnya.

Kendati demikian, tegas Zamilia, DLH KBB masih menjadikan Perda KBU sebagai acuan untuk penerbitan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB) dan penerbitan lingkungan.

Baca Juga : KBB Kembali Menjadi Daerah dengan IPH Tertinggi, Arsan Latif Pastikan Harga Kebutuhan Pokok ini Turun

"Mungkin OSS ini menjadi salah satu faktor yang mungkin jadi pemicu semakin marak pembangunan di KBU yang akhirnya pengendaliannya kurang ketat," ujarnya.

"Walaupun sebenarnya ada juga faktor lain akumulasi karena gak instans juga kejadian seperti banjir bandang beberapa waktu lalu.
Jadi, ada banyak faktor yang menjadi penyebab," sambungnya.

Zamilia menilai, yang bisa dilakukan pihaknya adalah memperketat pengawasan. Namun, semua harus sepakat untuk pengendalian dan pengawasannya.

Baca Juga : Di Polresta Bandung, Pelaku Tuturkan Pembunuhan Sebelum Penemuan Jasad Pelajar di Pameungpeuk

"Karena memang jika sudah terbangun kegiatan dan sudah berizin kan mereka legal juga dan kita tidak punya kewenangan untuk menghentikan," ujarnya.