Angkat Suara Soal Rusaknya KBU Jadi Penyebab Banjir, DLH KBB Ungkap Faktornya 

INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) angkat suara terkait kondisi Kawasan Bandung Utara (KBU) yang mengalami kerusakan sehingga berkontribusi memicu terjadinya sejumlah bencana, seperti banjir dan tanah longsor di Bandung Raya.

Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup (DLH) Bandung Barat, Zamilia Moreta mengatakan, sebetulnya kalau berbicara KBU tidak hanya Bandung Barat saja lantaran KBU meliputi sejumlah kota/kabupaten lain, seperti KBB, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan juga Kota Cimahi.

Oleh karena itu, aturan terkait pengendalian KBU menjadi kebijakan atau kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), lantaran dianggap kawasan strategis provinsi.

"Makanya, ada Peraturan Daerah (Perda) pengendaliannya pun Perda Provinsi Jabar," kata Zamilia saat dihubungi, Senin 22 Januari 2024.

Menurutnya, kendati di era Undang-Undang (UU) Cipta Kerja saat ini menggunakan Online Single Submission (OSS) di mana perizinan harus melalui sistem yang tidak difilter atau disaring seperti saat mengacu pada Perda KBU menjadi salah satu faktor yang membuat pihaknya tidak bisa melakukan pengontrolan.

"Misalnya, kita sebagai salah satu pemohon atau investor yang akan berinvestasi di KBU. Kita mengajukan perizinan melalui OSS, kemudian apa saja persyaratan yang ada di OSS tersebut di situ gak ada upaya penempuh rekomendasi dari gubernur seperti yang diatur dalam Perda KBU," tuturnya.

Sebab, lanjut Zamilia, jika dalam Perda KBU harus menempuh atau mengajukan rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai amanat Perda KBU.

"Dalam Perda KBU memang ada pengendalian-pengendalian yang cukup ketat menurut kami, karena diatur PBB, ada zonasi yang boleh dibangun dengan syarat atau yang sama sekali tidak boleh dibangun," terangnya.

"Sekarang dengan adanya era OSS persyaratan itu tidak lagi harus ditempuh walaupun kalau kami di KBB, tapi dalam penerbitan perizinan itu masih kita jadikan acuan bahan pertimbangan, misalnya menentukan koefisien dasar bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun," sambungnya.

Kendati demikian, tegas Zamilia, DLH KBB masih menjadikan Perda KBU sebagai acuan untuk penerbitan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB) dan penerbitan lingkungan.

"Mungkin OSS ini menjadi salah satu faktor yang mungkin jadi pemicu semakin marak pembangunan di KBU yang akhirnya pengendaliannya kurang ketat," ujarnya.

"Walaupun sebenarnya ada juga faktor lain akumulasi karena gak instans juga kejadian seperti banjir bandang beberapa waktu lalu.
Jadi, ada banyak faktor yang menjadi penyebab," sambungnya.

Zamilia menilai, yang bisa dilakukan pihaknya adalah memperketat pengawasan. Namun, semua harus sepakat untuk pengendalian dan pengawasannya.

"Karena memang jika sudah terbangun kegiatan dan sudah berizin kan mereka legal juga dan kita tidak punya kewenangan untuk menghentikan," ujarnya.

Apalagi, lanjut Zamilia, selama mereka dalam membangun mengikuti kaidah-kaidah yang sudah dipersyaratkan. Hanya tinggal semua pihak terkait untuk mengawasi apakah yang mereka kerjakan sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran, itu yang harus kita perketat disamping beberapa upaya yang lain, seperti pencegahan dan recovery dengan memperbanyak kegiatan penanaman pohon atau penghijauan di area yang lahan kritis," bebernya.

"Tapi, lahan kritis juga lahan yang memang bukan milik perorangan, seperti misalnya sekarang sedang berlangsung dengan Dinas Kehutanan Provinsi kegiatan penanaman pohon di kawasan KBU di mana DLH KBB juga ikut terlibat di dalamnya," tandasnya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat (Jabar) menyebut maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi penyebab banjir di sejumlah wilayah di Cimahi dan Kota Bandung.

Menyikapi hal itu, Walhi Jabar menyarankan pemerintah kota, seperti Cimahi dan Bandung untuk meninjau sejumlah titik di KBB yang memicu terjadinya banjir.

"Pemerintah harus meninjau kawasan di Bandung Barat yang memiliki kontribusi atau penyebab banjir," kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang kepada wartawan, belum lama ini.

Wahyudin menyebut, sejumlah kawasan yang berada di lereng, khususnya di Kawasan Bandung Utara (KBU), seperti Lembang dan sekitarnya sudah habis dibetonisasi.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan pembetonan juga dilakukan di sebagian besar wilayah KBU yang notabene berada di wilayah KBB.

"Intervensi pembangunan apapun yang dilakukan di kawasan tersebut tentunya bakal berdampak besar terhadap daerah tangkapan air," sebutnya.

Oleh karena itu, pemda harus mempertimbangkan kembali pelaku usaha yang bergerak di bidang wisata. Terutama, memastikan dokumen perizinannya.

"Termasuk memastikan bagaimana manajemen dan pengelolaan wisatanya. Mulai dari manajemen sampah maupun mitigasi, seperti kontribusi dampak yang ditimbulkan kegiatan wisata tersebut," ucapnya.*** (agus satia negara)***