Antisipasi Gugurnya Pahlawan Demokrasi, Petugas KPPS di KBB Siapkan Skema Ini

INILAHKORAN, Ngamprah - Gugurnya ribuan Pahlawan Demokrasi pada Pemilu 2019 menjadi catatan kelam buruknya mekanisme sistem pemilu yang harus dievaluasi seluruh penyelenggara Pemilu Serentak.

Bahkan, Rahmat Bagja yang kala itu menjabat anggota Bawaslu RI menilai salah satu faktor penyebab gugurnya para penyelenggara pemilu akibat banyak tekanan yang muncul. 

Menurutnya, banyak masalah yang luput dari persiapan para penyelenggara. Kemudian, faktor kelelahan akibat bekerja lebih dari 24 jam menjadi masalah utamanya.

Bagja menyebut, masih ada masalah keterlambatan logistik jelang pemungutan suara menjadi pemicu tekanan itu muncul. Setidaknya, Bawaslu mencatat sekitar 17 ribu TPS pada Selasa, 16 April pukul 21.00 WIB belum menerima logistik.

"Masalah logistik ini membuat teman-teman KPPS berada dalam tekanan. Mereka berpikir pukul 7 (hari Rabu) saat pelaksanaan sudah harus membuka TPS. Sedangkan surat suara belum datang," ungkapnya dalam forum 'Ngopi Bareng Ombudsman bertajuk: Penghormatan Bagi Pahlawan Pelayanan Publik dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Selasa 30 April 2019 silam.

Sekadar informasi, jumlah petugas penyelenggara pemilu secara nasional yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu mencapai 894 orang dan 5.175 petugas mengalami sakit. Sedangkan untuk di Bandung Barat, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 10 orang.

Guna mengantisipasi peristiwa kelam tersebut terulang kembali, para petugas KPPS di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan mengikuti semua aturan dari KPU KBB.

"Secara aturan kita menjalankan aturan KPU terbaru terkait persyaratan menjadi anggota KPPS semisal batas usia, cek kesehatan dengan bukti surat keterangan sehat dan hasil cek lab," kata Ketua KPPS TPS 01 Cimareme, Ahmad Jafar Abdul Azis, Jumat 26 Januari 2024.

Selain itu, sebut Jafar, dalam aturan KPU juga lebih mengutamakan petugas yang masih muda dan melek teknologi informatika. Seperti, menggunakan smartphone yang nantinya bakal digunakan sebagai alat atau media aplikasi Sirekap yang disediakan KPU.

"Terpenting kami petugas KPPS senantiasa menjalankan pola hidup sehat," sebutnya.

Jafar mengungkapkan, dirinya bertugas sebagai KPPS di RT 02, tepatnya di Gedung SDN 1 Cimareme dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 281 orang meliputi warga RT 01, RT 02 dan RT 07.

Sementara itu, sambung Jafar, dari sisi logistik untuk penghitungan surat suara (Tungsura) pihaknya belum menerima dari pihak PPS Desa. Sebab, menurut informasi yang pihaknya terima, KPU KBB belum melakukan pendistribusian logistik pemilu untuk setiap TPS.

"Meski begitu, untuk logistik berupa sarana dan prasarana berupa meja dan kursi sudah kami siapkan mengingat kami menggunakan fasilitas sekolah," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Jafar, TPS 001 di RW 01, Desa Cimareme beserta PPS Desa juga tengah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme, tata cara, serta menekankan pentingnya menyalurkan hak suara pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Pentingnya menyalurkan hak suara pada hari H nanti menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Sehingga menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh warga masyarakat," paparnya.

Sebelumnya, Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, pihaknya mewajibkan calon petugas KPPS yang mendaftar untuk melakukan medical check up.

"Dengan demikian penyakit bawaan para petugas bisa dideteksi sejak dini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Ripqi, KPU juga menyaring secara ketat proses pendaftaran KPPS agar mengutamakan warga di bawah usia 55 tahun. 

"Semua calon KPPS diperiksa kesehatannya, khawatir ada penyakit bawaan. Terus secara usia kita utamakan yang di bawah 55 tahun. Karena yang kemarin meninggal itu rata-rata lansia dan komorbid," paparnya.

Tak hanya itu, ungkap Ripqi, pada hari H pencoblosan saat anggota KPPS bertugas, KPU akan menyediakan paramedis serta ambulans untuk bersiaga. 

Sehingga, ketika terjadi keadaan darurat, anggota KPPS bisa segera diberi tindakan. 

"Pada saat pemilu, di setiap TPS kita akan sediakan tim kesehatan. Satu tim kesehatan akan dibagi-bagi untuk menangani, maksimal 1 orang petugas kesehatan untuk 10 TPS. Mereka akan berjaga dengan ambulans," tandasnya.*** (agus satia negara)