Asa Emil di Pemilu 2024

INILAHKORAN, Bandung – Asa tinggi digantungkan gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024, baik dalam pemilihan presiden, gubernur, wali kota maupun bupati.

Dalam sambutannya di acara Sosialisasi Regulasi dan Konsolidasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Dalam Rangka Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pemilu 2024, Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil berharap, penentuan pemimpin melalui pesta demokrasi dapat memberikan kesejahteraan, bukan alih-alih menyengsarakan masyarakat.

Pemilu sejatinya kata Emil dapat menggiring Indonesia menjadi negara besar dan sejahtera, sama halnya dengan sistem pemerintahan lain yang menganut metode berbeda. Sehingga, pencapaian yang terjadi saat ini harus menjadi bahan refleksi dan evaluasi guna memberikan dampak berbeda pada Pemilu 2024.

“Demokrasi itu adalah sebuah perjanjian dalam membangun Indonesia. Tidak semua negara di dunia memilih demokrasi. Arab Saudi kerajaan, China Tiongkok satu partai. Tapi apapun pilihan, tujuannya sama yaitu membawa negara maju dan sejahtera. Kita harus refleksikan tiap lima tahun (Pemilu), kita sudah masuk kategori mana?,” ujar Emil, Rabu (12/11/2022).

“Saya sampaikan sampai hari ini, masih banyak PR untuk dijadikan bahan refleksi. Pendapatan per kapita itu USD4 ribu pertahun. Malaysia dan Tiongkok itu kalau tidak salah sudah USD10 ribu. Jepang USD40 ribu dan Singapura USD60 ribu. Ini harus ada momen kita untuk refleksi, karena USD4 ribu ini hasil demokrasi. 500an gubernur, bupati, walikota yang dipilih, ribuan anggota DPRD. Pemilu yang harganya luar biasa, apakah kesepakatan kita menghasilkan tujuan tadi? Kok kenapa yang tidak demokratis bisa maju dan kita tidak? Sehingga demokrasi ini harus ada evaluasi,” imbuhnya.

Pesta demokrasi yang mahal ini kata Emil, harus memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata dia, harus berinovasi membuat konsep yang berujung dengan memberikan demokrasi berupa sumbangsih positif dan jangan asal manut mengikuti arahan pemerintah, tanpa memahami arah serta tujuannya.

“Harus ada evaluasi. KPU Jawa Barat juga jangan top down policy, terima saja poin-poin dari pusat. Kita harus refleksikan, apakah ada alternatif demokrasi yang lebih baik. Kita semua sepakat, demokrasi di Indonesia ini mahal harganya. Negara yang paling banyak coblosan, Indonesia. 80 ribuan Pemilu di Indonesia. Kepala desa pun dicoblos. Bayangkan berapa triliun anggaran yang habis untuk memilih pemimpin yang menentukan masa depan republik ini,” ucapnya.

“Apa sih cara-cara memperbaiki, memurahkan perhelatan. Sehingga suatu hari nanti demokrasi ini adalah pilihan yang diterima masyarakat dan menghasilkan progres kualitas pemimpin dan pembangunan yang luar biasa,” tambah Emil.

Dia pun mengusulkan beberapa saran yakni, KPU harus memberikan regulasi yang baik khususnya bagi calon figur pemimpin, saksi yang bertugas memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibiayai oleh negara, aturan pelaksanaan alat peraga kampanye dan mengedukasi masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimpin. Tujuannya supaya anggaran yang dikeluarkan untuk Pemilu, dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat.

“Makanya saya bilang KPU bikin aturan, karena aturannya harus dari KPU. Supaya kalau orang yang mau nyalon kan kalau asal-asalan, bisa kena semplit lah dari KPU atau Bawaslu. Kalau dari kami, ranahnya sudah politik. Saksi tolong, kalau bisa ditanggung oleh negara. Kalau saksi dibayar calon, bayangkan berapa yang harus dibayarkan. Akhirnya ada yang perkara, ya mungkin karena itu. Mahalnya demokrasi,” pintanya.

“Perbaiki dalam perjalanan kita ini. Jawa Barat harus terkenal dengan masyarakat yang cendikia. Beri sumbangan, evaluasi demokrasi kita untuk seterusnya. Sosialisasi dan mengedukasi, supaya tidak adalagi politik identitas. Mengedukasi dari emotional voter menjadi rational voter. Dari demokrasi asal-asalan menjadi demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang mahal menjadi demokrasi efisien. Menjaga kondusivitas dalam Pemilu juga bagaimana demokrasi ini memberikan hasil bagi masyarakat, caranya buktikan rakyat sejahtera  dengan memilih kesepakatan mahal dari demokrasi ini. Saya pun berterimakasih dengan sistem demokrasi ini. Kalau bukan demokrasi, seorang Ridwan Kamil tidak mungkin menjadi gubernur. Masih jadi dosen atau arsitek saja sampai hari ini,” sambungnya.

Menyikapi usulan Emil tersebut, Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok menghaturkan terimakasih dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, khususnya dapat memberikan dampak berupa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kami berterimakasih kepada pak gubernur, karena sudah memberikan arahan kepada kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu maupun demokrasi di Jawa Barat. Sebab jangan sampai Pemilu hanya sekedar rutinitas saja, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Maka kita harus menyampaikan dan mengedukasi masyarakat dalam hal ini,” tandasnya. (Yuliantono)