Asa Emil di Pemilu 2024

INILAHKORAN, Bandung – Asa tinggi digantungkan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024, baik dalam pemilihan presiden, gubernur, wali kota maupun bupati.

Dalam sambutannya di acara Sosialisasi Regulasi dan Konsolidasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Dalam Rangka Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pemilu 2024, Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil berharap, penentuan pemimpin melalui pesta demokrasi dapat memberikan kesejahteraan, bukan alih-alih menyengsarakan masyarakat.

Pemilu sejatinya kata Emil dapat menggiring Indonesia menjadi negara besar dan sejahtera, sama halnya dengan sistem pemerintahan lain yang menganut metode berbeda. Sehingga, pencapaian yang terjadi saat ini harus menjadi bahan refleksi dan evaluasi guna memberikan dampak berbeda pada Pemilu 2024.

Baca Juga : Ridwan Kamil Tegaskan Ibu Kota Jabar Tetap Bandung 

“Demokrasi itu adalah sebuah perjanjian dalam membangun Indonesia. Tidak semua negara di dunia memilih demokrasi. Arab Saudi kerajaan, China Tiongkok satu partai. Tapi apapun pilihan, tujuannya sama yaitu membawa negara maju dan sejahtera. Kita harus refleksikan tiap lima tahun (Pemilu), kita sudah masuk kategori mana?,” ujar Emil, Rabu (12/11/2022).

“Saya sampaikan sampai hari ini, masih banyak PR untuk dijadikan bahan refleksi. Pendapatan per kapita itu USD4 ribu pertahun. Malaysia dan Tiongkok itu kalau tidak salah sudah USD10 ribu. Jepang USD40 ribu dan Singapura USD60 ribu. Ini harus ada momen kita untuk refleksi, karena USD4 ribu ini hasil demokrasi. 500an gubernur, bupati, walikota yang dipilih, ribuan anggota DPRD. Pemilu yang harganya luar biasa, apakah kesepakatan kita menghasilkan tujuan tadi? Kok kenapa yang tidak demokratis bisa maju dan kita tidak? Sehingga demokrasi ini harus ada evaluasi,” imbuhnya.

Pesta demokrasi yang mahal ini kata Emil, harus memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata dia, harus berinovasi membuat konsep yang berujung dengan memberikan demokrasi berupa sumbangsih positif dan jangan asal manut mengikuti arahan pemerintah, tanpa memahami arah serta tujuannya.

Baca Juga : Emil Buktikan Berkat Pemanfaatan Teknologi, Pertanian Jawa Barat Menjadi Lebih Baik

“Harus ada evaluasi. KPU Jawa Barat juga jangan top down policy, terima saja poin-poin dari pusat. Kita harus refleksikan, apakah ada alternatif demokrasi yang lebih baik. Kita semua sepakat, demokrasi di Indonesia ini mahal harganya. Negara yang paling banyak coblosan, Indonesia. 80 ribuan Pemilu di Indonesia. Kepala desa pun dicoblos. Bayangkan berapa triliun anggaran yang habis untuk memilih pemimpin yang menentukan masa depan republik ini,” ucapnya.