Bappeda Jabar Klaim Pembangunan BRT di Bandung Raya Telah Penuhi Standar Kelayakan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan mengklaim, pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya telah memenuhi standar kelayakan.

Bappeda Jabar Klaim Pembangunan BRT di Bandung Raya Telah Penuhi Standar Kelayakan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan mengklaim, pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya telah memenuhi standar kelayakan./Syamsuddin Nasoetion

INILAHKORAN, Bandung – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan mengklaim, pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya telah memenuhi standar kelayakan.

Dia mengatakan, semua aspek seperti ekonomi, sosial dan lingkungan telah direncanakan secara matang. Dimana pada tahap awal, ujicoba dilakukan dengan optimalisasi Trans Metro Pasundan (TMP). Operasional dari TMP ini kata dia, menjadi bahan kajian dan evaluasi agar nantinya BRT dapat berjalan optimal.

BRT sudah dirancang sejak dua tahun, dibantu Kemenhub. Diawali dengan mereka menjalankan BTS (Buy The Service), hanya bayar pelayanan saja. Bekerjasama dengan pengelola, Damri misalnya, kita bayar by service. Kemudia BRT, ini butuh waktu cukup panjang karena persiapannya harus mempertimbangkan masalah sosial, ekonomi, lingkungan segala macam. Itu utamanya,” ujarnya kepada INILAHKORAN baru-baru ini.

Baca Juga : BRT Masih Berproses, Tapi Ini Embrionya...

Lebih lanjut Iendra menjelaskan, aspek sosial dan ekonomi paling utama menjadi pertimbangan agar kehadiran BRT ini jangan sampai justru merugikan masyarakat. Harga layanan yang murah dan pemberdayaan angkutan kota akan disinergikan, supaya semua masyarakat Bandung Raya khususnya dapat menerima manfaat dari kehadiran bus listrik tersebut.

“Pastinya tiket harus murah. Kemudian ada pola yang dilakukan seperti di Kabupaten Bogor, dua angkot bekerjasama dengan satu bis. Jadi Dishub sedang memikirkan keterlibatan angkot, paling tidak jadi feeder. Mereka akan melayani di luar jalur utama,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam operasional BRT nantinya sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat. Termasuk dalam penentuan rute jalan, dimana yang dipilih adalah paling dibutuhkan oleh masyarakat akan hadirnya transportasi massal. Harapannya, akan ada transisi dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan publik.

Baca Juga : Disperindag Jabar Fasilitasi Pameran dan Pemasaran Petani Milenial Menuju Pasar Global

“Eksekutornya nanti Dishub. Teman-teman di Dishub sedang menghitung jalur mana saja yang dilaksanakan tahun depan. Nanti dipilih yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya tadi, mempertimbangkan semua aspek dalam pembangunannya,” tandasnya. (Yuliantono)

Halaman :


Editor : JakaPermana