Bencana Hidrometeorologi Mengancam, Ini Harapan Uu Buat BPBD

INILAHKORAN, Bandung-Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menggantungkan harapan penuh kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), unsur TNI, Polri dan stakeholder terkait, menyikapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Uu –sapaan Uu Ruzhanul Ulum dalam apel gabungan kesiapsiagaan darurat bencana hidrometeorologi meminta, seluruh elemen dapat berkolaborasi guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa dan kerugian materi. Mengingat pada perubahan iklim sekarang, potensi bencana selalu mengintai seiring dengan kondisi geografis Jawa Barat yang memang rawan timbul bencana.

Kami harap, dalam peningkatan pelayanan penanganan bencana pemerintah daerah, dapat mengoptimalkan partisipasi, kolaborasi masyarakat dan relawan, akademisi, dunia usaha dan tingkat lainnya. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Bali pada 25 Mei 2022 menegaskan, bahwa Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dimana ini adalah investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan,” ujar Pak Uu dalam sambutannya di Gedung Sate, Jumat (18/11/2022) lalu.

Baca Juga : Duh, Jawa Barat Darurat BABS

“Jawa Barat memiliki karakteristik geografis, geologis, hidrometeorologis dan demografis yang unik dan memiliki keunggulan akan sumber daya alam. Selain potensi sumber daya alam, kondisi ini juga menyebabkan wilayah Jawa Barat memiliki kerawanan dan potensi risiko bencana yang tinggi. Potret potensi risiko bencana tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota, seperti patahan aktif, gunung berapi, curah hujan tinggi dan pergerakan tanah yang relatif tinggi. Tujuan dilaksanakan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini adalah untuk menyinergikan seluruh elemen yaitu pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dunia usaha dan pers dalam menghadapi bencana hidrometerologi di Jawa Barat tahun 2022 ini,” imbuhnya.

Menyikapi permasalahan ini, pihaknya menerapkan skema dari Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2015 tentang delapan klaster penanganan bencana. Selain itu, Pemprov turut menyiasatinya dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 380 Tahun 2022 untuk membentuk klaster logistik guna menekan dampak akibat bencana.

“Kecenderungan jumlah kejadian bencana di wilayah Jawa Barat naik, didominasi bencana tanah bergerak atau longsor, angin kencang dan banjir. Apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometerologi tahun 2022 ini, menggunakan model klaster keputusan kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2015, yaitu dengan mengelompokkan pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana berdasarkan gugus tugas,” ucapnya.

Baca Juga : Tekan Pengangguran, SMAN 10 Tasikmalaya Siapkan Kecakapan Hidup Siswa

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat  telah membentuk klaster logistik melalui Kepgub Nomor 380 Tahun 2022, tentang klaster logistik penanganan bencana daerah. Dimana BPBD Jabar selaku koordinator, dengan 51 anggota klaster logistik dari berbagai unsur yang memiliki sumber daya alam perencanaan, pengabdian, pengelolaan dan distribusi logistik bencana di Jawa Barat,” sambungnya.