Bencana Hidrometeorologi Mengancam, Ini Harapan Uu Buat BPBD

INILAHKORAN, Bandung-Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat uu Ruzhanul Ulum menggantungkan harapan penuh kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), unsur TNI, Polri dan stakeholder terkait, menyikapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Uu –sapaan uu Ruzhanul Ulum dalam apel gabungan kesiapsiagaan darurat bencana hidrometeorologi meminta, seluruh elemen dapat berkolaborasi guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa dan kerugian materi. Mengingat pada perubahan iklim sekarang, potensi bencana selalu mengintai seiring dengan kondisi geografis Jawa Barat yang memang rawan timbul bencana.

Kami harap, dalam peningkatan pelayanan penanganan bencana pemerintah daerah, dapat mengoptimalkan partisipasi, kolaborasi masyarakat dan relawan, akademisi, dunia usaha dan tingkat lainnya. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Bali pada 25 Mei 2022 menegaskan, bahwa Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dimana ini adalah investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan,” ujar Pak Uu dalam sambutannya di Gedung Sate, Jumat (18/11/2022) lalu.

“Jawa Barat memiliki karakteristik geografis, geologis, hidrometeorologis dan demografis yang unik dan memiliki keunggulan akan sumber daya alam. Selain potensi sumber daya alam, kondisi ini juga menyebabkan wilayah Jawa Barat memiliki kerawanan dan potensi risiko bencana yang tinggi. Potret potensi risiko bencana tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota, seperti patahan aktif, gunung berapi, curah hujan tinggi dan pergerakan tanah yang relatif tinggi. Tujuan dilaksanakan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini adalah untuk menyinergikan seluruh elemen yaitu pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dunia usaha dan pers dalam menghadapi bencana hidrometerologi di Jawa Barat tahun 2022 ini,” imbuhnya.

Menyikapi permasalahan ini, pihaknya menerapkan skema dari Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2015 tentang delapan klaster penanganan bencana. Selain itu, Pemprov turut menyiasatinya dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 380 Tahun 2022 untuk membentuk klaster logistik guna menekan dampak akibat bencana.

“Kecenderungan jumlah kejadian bencana di wilayah Jawa Barat naik, didominasi bencana tanah bergerak atau longsor, angin kencang dan banjir. Apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometerologi tahun 2022 ini, menggunakan model klaster keputusan kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2015, yaitu dengan mengelompokkan pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana berdasarkan gugus tugas,” ucapnya.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat  telah membentuk klaster logistik melalui Kepgub Nomor 380 Tahun 2022, tentang klaster logistik penanganan bencana daerah. Dimana BPBD Jabar selaku koordinator, dengan 51 anggota klaster logistik dari berbagai unsur yang memiliki sumber daya alam perencanaan, pengabdian, pengelolaan dan distribusi logistik bencana di Jawa Barat,” sambungnya.

Dia berharap, melalui apel kesiapsiagaan ini dapat melanjutkan tren positif pada 2021 lalu dalam menekan timbulnya bencana. Sekaligus menurunkan indeks risiko bencana Jawa Barat menjadi lebih baik lagi, berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan. Demi merealisasikan harapan tersebut, Pak Uu meminta seluruh stakeholder terkait dapat bekerja sunggung-sungguh dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana.

“Keberhasilan Provinsi Jawa Barat adalah menurunkan indeks risiko bencana, dimana tahun 2021 masuk dalam kategori provinsi dengan indeks risiko bencana sedang. Tahun sebelumnya selalu berada dalam kategori tinggi. Melalui apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini, jangan hanya jadi ajang seremonial saja. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak yang hadir pada apel pagi ini, untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut kepada semua jajaran di wilayah masing-masing, agar melaksanakan langkah nyata dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi tahun ini. Selanjutnya diharapkan BPBD Jabar, kabupaten dan kota dapat menjadi penggerak utama seluruh mitra kerja dalam kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana,” harapnya.

Sementara Sekretaris BPBD Jabar Budi Juanda mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan seperti himbauan, pembuatan posko kesiapsiagaan dan lain-lain dalam mengantisipasi, khususnya di daerah yang rawan bencana. Termasuk dalam menyiapkan personil, baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota, serta stakeholder lainnya guna meredam dampak signifikan bila terjadi bencana.

“Untuk kejadian, mungkin bisa lebih sedikit. Tapi potensi lebih besar di 2022 ini. Semua himbauan kita tindaklanjuti. Biasanya kita membuat posko kesiapsiagaan. Sama juga TNI dan Polri, salah satunya seperti posko nataru (natal dan tahun baru). Itu indikasi kesiapsiagaan kita untuk aktivitas di wilayah yang memang rawan berdasarkan peta kajian. Jabar tengah sampai selatan itu longsor. Pasti itu. Potensi retakan tanah atau pergerakan tanah sama longsor. Curah hujan tinggi dan ekstrim itu risiko terjadinya longsor maupun retakan tanah. Kalau Pantura relatif gelombang dan banjir rob. Mungkin itu menjadi perhatian kita. Total personil siap siaga di BPBD Jabar 200 orang untuk lapangan. Kalau kabupaten dan kota ada 27, tinggal dikalikan saja. Lebih kurang ada sekitar 5000 personil. Itu baru di BPBD saja, belum dari TNI, Polri dan lainnya,” tandasnya. (Yuliantono)