Dibebani Waduk dan Bendungan, Ade Keluhkan Minimnya Perhatian

Saat membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2021, Bupati Bogor Ade Yasin secara tegas mengeluhkan minimnya perhatian dari sejumlah daerah terdampak banjir.

Dibebani Waduk dan Bendungan, Ade Keluhkan Minimnya Perhatian
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Cibinong - Saat membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2021, Bupati Bogor Ade Yasin secara tegas mengeluhkan minimnya perhatian dari sejumlah daerah terdampak banjir.

Sebagai daerah hulu, dia beranggapan pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta tidak berpikir bagaimana nasib masyarakat Kabupaten Bogor yang umumnya berporofesi sebagai petani.

"Sebagai daerah hulu, Kabupaten Bogor saat ini dibebani dengan pembangunan tiga waduk dan dua bendungan. Waduk dan bendungan ini akan 'menghilangkan' ribuan hektare sawah dan ini akan mempengaruhi nasib petani kita karena sawahnya beralih fungsi menjadi waduk dan bendungan," tegas Ade di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (16/3/2020).

Dia menerangkan, sawah maupun kebun milik petani memang mendapatkan ganti untung. Namun, dia masih memikirkan bagaimana caranya para petani itu bisa membeli sawah pengganti.

"Lahan sawah di Kecamatan Cariu dan Tanjungsari atau lainnya itu menghasilkan padi yang terbaik. Kami berharap mereka mendapatkan lahan sawah pengganti yang baik hingga tidak mempengaruhi atau menurunkan produksi maupun kualitas padi," terangnya.

Ade menuturkan, penyebab banjir di DKI Jakarta ataupun wilayah sekitar bukanlah karena kiriman air dari Kabupaten Bogor semata. Namun, kondisi banjir di ibu kota itu pun dipicu rendahnya serapan air dan berkurangnya lebar atau kedalaman sungai di daerah hilir.

"Kalau debit air di Bendung Katulampa atau bendungan lainnya itu mencapai 300 cm itu memang benar banjir di daerah hilir karena kiriman air dari Bogor sementara kalau 100 cm banjir di daerah hilir karena beralihnya fungsi lahan, penyempitan atau pendangkalan sungai di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dengan nilai bantuan keuangan Provinsi DKI Jakarta yang hanya Rp7 miliar bagaimana kami bisa mengurangi debit banjir di Jakarta," tutur Ade.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani