DPR : Peran 5 Jubir Vaksinasi COVID-19 Tak Jelas
Rencana vaksinasi untuk memutus mata rantai penularan virus corona atau COVID-19 bagi masyarakat Indonesia di depan mata. Rencananya, tahun depan akan dimulai secara bertahap dengan kategori prioritas penerima vaksin.
Yang diharapkan, menurut Farhan, vaksinasi harus terlaksana dengan adil merata kepada masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke. "Kita semua diberi vaksin dengan prinsip keadilan. Keadilan bisa tercapai jika ada transparansi. Maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi Nasional ini," katanya.
"Saat ini kita perhatikan ada komunikasi 'TAK KENAL MAKA TAK KEBAL'. Layak diapresiasi sebagai usaha untuk membuat kita mengerti apa itu vaksin COVID-19, Sayangnya tidak terlihat usaha lain. Saya khawatir terjadi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan soal komunikasi publik. Sehingga lima jubir vaksin COVID-19 suaranya nyaris tak terdengar. Tampaknya ada kegagalan koordinasi diantara lembaga negara dengan BUMN yang menangani COVID-19. Tercermin dari optimisme yang tiba - tiba membludak karena kedatangan 1.2 juta dosis vaksin Sinovac. Padahal BPOM tegas tidak akan keluarkan ijin pemakaian darurat dalam waktu dekat," tambahnya.
Jumlah kasus COVID-19 saat ini masih tinggi. Untuk itu, cara yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penularan yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M: Memakai Masker, Menjaga Jarak dan jauhi kerumunan serta Mencuci Tangan Pakai Sabun.
Baca Juga : Kasus Positif Terus Naik, KBB Masuk Zona Merah Lagi
Halaman :
