DPRD Dukung Pemkot Bogor Bangun Pusat Perkantoran di Katulampa

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengajak anggota DPRD Kota Bogor untuk meninjau lahan untuk gedung perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di perbatasan Kelurahan Katulampa.

DPRD Dukung Pemkot Bogor Bangun Pusat Perkantoran di Katulampa
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bersama anggota DPRD Kota Bogor. (rizki mauludi)

INILAH, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengajak anggota DPRD Kota Bogor untuk meninjau lahan untuk gedung perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di perbatasan Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Cibanon, Kabupaten Bogor pada Kamis (18/2/2021).

Anggota dewan yang hadir adalah Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bogor Eka Wardhana, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin, serta para anggota DPRD, yaitu Rizal Utami, Fajari Arya Sugiarto, dan Pepen Firdaus.

Sementara itu, Dedie didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi, Kepala Disperumkim Deni Susanto, Camat Bogor Timur Wawan Sanwani, Kabag Pemerintahan Adi Novan, dan Lurah Katulampa Dicky Iman Nugraha.

Baca Juga : Kerja Sama Diperpanjang, KDN Warga Sekitar TPAS Galuga Belum Diwujudkan

"Saya mengajak teman-teman dewan melihat potensi wilayah Bogor timur, mudah-mudahan kunjungan langsung kelapangan ini memberi satu gambaran utuh bahwa perkembangan-perkembangan di Bogor timur, khususnya yang perbatasan langsung dengan Cibanon," ungkap Dedie kepada INILAH.

Dia melanjutkan, ada dua objek yang strategis di sini, pertama lahan diusulkan pihaknya dalam proses finalisasi untuk menjadi pusat perkantoran Pemkot Bogor.

"Kenapa kami perlu memikirkan masa depan? Karena dalam perkembangan situasinya banyak  bangunan dinas yang belum layak dan memadai bangunannya. Seperti, Inspektorat adanya di gang, Dishub lahannya milik Provinsi Jawa Barat, Satpol PP juga tidak punya kantor tetap, Disperumkin lahannya milik pemerintah pusat, termasuk KPUD Kota Bogor, Bawaslu, dan KPAI yang belum memiliki kantor," tambahnya.

Baca Juga : Proyek Rp200 M Disoroti Dewan, 'Rakyat Lebih Butuh Ruang ICU Covid-19'

Dedie menjelaskan, realisasinya nanti akan dibicarakan bersama yang penting modalitasnya ada, dari 21 hektar dan yang bisa di proses enam hektar. Dahulu dibikin gambarnya karena diminta oleh Menteri Keuangan.

Halaman :


Editor : suroprapanca