Hanya di Era Bima Arya, Kota Bogor Raih WTP 7 Kali Berturut-turut

INILAHKORAN, Bogor – Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pemerintah kota bogor menyabet opini wajar tanpa pengecualian alias wtp dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Torehan prestasi wtp untuk ketujuh kalinya secara beruntun terjadi sejak tahun 2016. Pemerintah kota bogor, oleh BPK Perwakilan Jawa Barat, kali ini menorehkan nilai 81,24 persen.

Secara simbolis, penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Paula Henry Simatupang kepada Wali kota bogor, bima arya sugiarto dan Wakil Ketua DPRD kota bogor, Jenal Mutaqin di kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung pada Selasa (9/5/2023).

Wali kota bogor, Bima Arya menuturkan, 7 kali wtp dengan nilai tindak lanjut laporan tertinggi tentu capaian yang harus disyukuri, tetapi tetap dalam 60 hari ke depan dirinya akan mengkoordinasikan tindak lanjut untuk perbaikan sistem ke depan. 

“Walaupun sudah wtp perbaikan itu tidak boleh berhenti, terutama tentang penatausahaan aset,” tegas Bima kepada wartawan pada Rabu 10 Mei 2023.

Bima menyampaikan, yang membedakan penilaian tahun ini BPK jauh lebih detail dan jauh lebih memberikan atensi terhadap tahapan-tahapannya.

“Karena bagi kami semuanya tidak hanya sesuai dengan standar akutansi. Ini lebih bagi kami agar pagar-pagar pengaman kepala daerah karena ada masalah kultur, kebiasan dan sistem,” tutur Bima.

Bima menjelaskan, bagi dirinya wtp ini maknanya cukup dalam. Sebab, ini adalah pagar pengaman bagi semua agar setiap APBD, setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh rakyat.

Wakil Ketua DPRD kota bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan, dirinya merasa bersyukur dan bangga sebagai warga kota bogor sekaligus wakil rakyat, Pemkot Bogor menorehkan prestasi 7 kali berturut-turut wtp. 

“Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari wali kota bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” terang Jenal.

Meski begitu, Jenal mengingatkan, agar wtp ini jangan menjadi tolok ukur utama ketika laporan akutansi keuangan sudah dilaporkan semua, justru menjadi pemacu agar lebih semangat lagi mempertahankan apa yang sudah dicapai.

"Jadi kalau peribahasanya jangan terhanyut dengan nilai wtp. wtp belum tentu tidak ada masalah, belum tentu tidak ada kesalahan administrasi dan masih banyak kekurangan, terutama masalah aset. Kemarin, 9 kota/kabupaten yang dinilai, masalah aset menjadi hot issue dan variabel itu tidak hanya dari internal saja, dari eksternal pun berpengaruh. Pergantian kepala daerah pun berpengaruh, penelusurannya pun harus mendetail, termasuk sertifikasi aset, kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerja sama stakeholder yang lain," pungkasnya. (rizki mauludi)