Himanci dan KSCB Tolak Kedatangan Anies Baswedan ke Cililin, PKB KBB: Sangat Tidak Mendidik 

INILAHKORAN, Ngamprah - Rencana kedatangan Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan ke Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat penolakan dari sekelompok warga yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (Himanci) dan Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB).

Pasalnya, mereka menilai kegiatan tersebut tidak memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat.

Diketahui, Anies Baswedan bakal  menghadiri acara 'Senam Ria Koalisi Perubahan', pada Minggu, 8 Oktober 2023 di Lapang Warung Awi, Desa  Bongas. Kecamatan Cililin.

"Kami meminta secara keras kepada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif agar tidak membiarkan kegiatan eksploitasi masyarakat Cililin melalui safari politik yang memanfaatkan isu keagamaan dalam kampanye,” ungkap koordinator lapangan aksi KSCB Nanah Suhaya dalam keterangan resminya.

Menurut Nanah, kegiatan tersebut dapat memicu benturan antar kalangan masyarakat KBB. Terlebih, masyarakat Cililin.

Selain itu, Nanah menyebut, rencana kegiatan safari politik tersebut termasuk pelanggaran aturan tahapan Pemilu yang belum saatnya.

"Ada lima poin yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa penolakan kedatangan Anies beserta rombongannya," sebutnya.

Adapun poin yang disampaikan, antara lain:

1. Menyatakan dengan tegas menolak perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan dengan memanfaatkan politik identitas terhadap masyarakat Cililin di Lapang Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
 
2. Kami menuntut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi pihak-pihak yang mengizinkan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin.
 
3. Kami memohon segera hentikan perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin atau sama saja Pemda Kab Bandung Barat mengizinkan kegiatan yang melanggar aturan dan menyimpang dari Pancasila dan sikap Nasionalis Bangsa.
 
4. Apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan tindak pelanggaran ini kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Bawaslu Provinsi Jabar selaku lembaga pengawas Pemilu.
 
5. Kami masyarakat sejatinya akan terus mengawal pesta demokrasi di Indonesia yang jujur dan adil, serta mendukung kelancaran tahapan Pemilu 2024.

“Mohon kiranya Bapak Pj. Bupati Bandung Barat untuk dapat menerima dan membaca aspirasi kami ini sebagai bentuk komitmen bersama bahwa Pemda Kabupaten Bandung Barat tetap netral dan bekerja sesuai dengan aturan hukum maupun UU kepemiluan yang berlaku,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PKB KBB, Wendi Sukmawijaya menilai, rencana aksi penolakan tersebut sangat tidak mendidik bagi masyarakat Indonesia, khususnya KBB dalam menjalankan demokrasi. 

"Silahkan mau dukung yang lain,  tapi tidak ada hak untuk menjegal pihak lain," kata Wendi, Jumat 6 Oktober 2023.

Wendi menyebut, penolakan itu  sebagai upaya sistematis untuk  melakukan penjegalan kedatangan Capres  Amin (Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar) ke KBB.

"Ini sangat disayangkan di saat kita sama-sama harus saling menghormati keberagaman pilihan dalam berdemokrasi
yang dilakukan segelintir orang dengan mengatasnamakan ormas di KBB," paparnya.

Diketahui, dua kelompok tersebut berencana menggelar unjuk rasa pada  Sabtu 7 Oktober 2023 di depan Kantor Pemkab  Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km.2, Kecamatan Ngamprah, KBB. 

Tujuan dari unjuk rasa itu, untuk meminta kepada Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif agar tidak membiarkan kegiatan eksploitasi masyarakat Cililin melalui safari politik yang memanfaatkan isu keagamaan dalam kampanye.

"Saya sangat yakin bapak Pj Bupati dan pak Kapolres akan bijaksana dalam menyikapi aksi unjuk rasa tersebut," ujarnya.

"Pasti bisa menilai secara arif dan bijaksana, serta sangat memahami aturan," tukasnya.*** (agus satia negara)