Ini 4 Prioritas Belanja Pemprov di APBD Perubahan 2023, Kata Legislator Jabar
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira membeberkan, ada empat belanja prioritas yang bakal dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) di APBD Perubahan (APBD-P) 2023.
INILAHKORAN, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira membeberkan, ada empat belanja prioritas yang bakal dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) di APBD Perubahan (APBD-P) 2023.
Berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar sambung dia, keempat prioritas tersebut yakni di sektor pendidikan, kesehatan, dana desa dan belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam belanja di sektor pendidikan kata dia, Pemprov Jabar akan menganggarkan untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa kurang mampu yang tengah menempuh pendidikan di SMA, SMK, SLB maupun Madrasah Aliyah swasta. Selanjutnya di bidang kesehatan dianggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, bagi masyarakat fakir miskin.
Baca Juga : Harga Beras Naik, Pj Gubernur Jabar Klaim Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga
Sedangkan dana desa digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur, sesuai masing-masing kebutuhan dan terakhir adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai PPPK, yang telah resmi dilantik sebagai bagian Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Untuk (APBD) 2023 perubahan, ada empat prioritas. Pertama untuk pembiayaan pendidikan, BPMU. Ini bisa kuotanya yang ditambah, atau nilai bantuannya. Kemudian BPJS yang dibayarkan Pemprov khusus untuk keluarga tidak mampu. Lalu ketiga untuk dana desa dan terakhir belanjar pegawai yang kurang, terutama untuk PPPK,” ujarnya pada INILAHKORAN, Kamis 14 September 2023.
Disinggung mengenai adanya kenaikan volume pendapatan di APBD-P 2023, Yunandar menjelaskan bahwa sumber terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sisanya didapat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Baca Juga : Ini Langkah Pemprov Jabar, Antisipasi Dampak Kekeringan
“Kalau dilihat dari struktur, dari PKB yang utama. Sisanya SiLPA. Jadi kalau diperinci lagi, bukan dari pendapatan yang besar tapi dari pembiayaan, salah satunya SiLPA. Ini juga kadang tidak bisa digunakan, misal anggaran BLUD. Contoh dari Rumah Sakit Al-Ihsan, (pendapatan) peruntukan kesana juga (biaya operasional rumah sakit),” ucapnya. (Yuliantono)***
