Jika Ingin Terjun Politik, ASN-Jajaran BUMD Dipersilakan Mundur
Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat, Muhammad Santoso, mengatakan, pemerintah provinsi mempersilahkan aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, dipersilahkan mundur jika ingin terjun ke politik.
Diketahui, netralitas ASN tersebut termasuk juga agar dijaga di media sosial sepanjang tahapan pemilu, diatur dalam Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Di dalam SKB itu, berisi larangan ASN membuat unggahan, mengomentari, membagikan (share), menyukai (like), hingga bergabung atau follow akun atau grup kampanye pemenangan peserta pemilu.
SKB tersebut ditandatangani lima kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, dan BKN.
Baca Juga : Pj Gubernur Jabar Minta Dinkes Tindaklanjuti Insiden Cimin Maut di KBB
Regulasi lainnya, ada tiga undang-undang yang menyebutkan kalau ASN harus bersikap netral pada pemilu, di antaranya UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, serta UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.*** (antara)
Halaman :
