Kabupaten Cirebon Butuh Data Valid Kemiskinan
Masalah data valid kemiskinan masih menjadi fokus utama Pemda Kabupaten Cirebon. Padahalm data itu dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan.
INILAHKORAN, Cirebon - Masalah data valid kemiskinan masih menjadi fokus utama Pemda Kabupaten Cirebon. Pasalnya, program pengentasan kemiskinan yang tengah digaungkan, akan lebih sulit tercapai jika data yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
Bupati Cirebon Imron mengatakan, banyak masyarakat di Kabupaten Cirebon yang kurang peduli terhadap data kependudukan. Padahal, data valid kemiskinan tersebut bisa menjadi sumber keributan khususnya saat ada program bantuan dari pemerintah.
"Mohon maaf, masyarakat yang ekonominya rendah dan pendidikannya kurang di Kabupaten Cirebon terkadang tidak peduli terhadap data kependudukan, seperti KTP maupun KK yang nantinya masuk ke data valid kemuskinan. Tetapi, mereka akan protes keras jika tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujar Imron saat kegiatan Forum Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon (FPKSKC), Senin 25 Juli 2022.
Baca Juga: Bakesbangpol Bina Ormas Agar Mandiri, Partisipatif dan Bermanfaat Bagi Masyarakat
Untuk menyusun data valid kemiskinan itu, Imron meminta kepada pengurus FPKSKC untuk bisa mengawal dan mendampingi masyarakat dalam memperoleh data yang valid. Termasuk juga dalam urusan verifikasi, Imron dengan tegas menyebut jangan ada pemalsuan data.
"Jika memang orang tersebut berhak mendapatkan bantuan, maka harus diprioritaskan. Keluhan selama ini yang saya terima, ada orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat bantuan dan sebaliknya. Tugas puskesos inilah yang harusnya mendampingi agar bantuan tepat sasaran," tambahnya. (Maman Suharman)
