Kendaraan Listrik Tak Sekadar Hemat, Dinas ESDM Jabar Ingin Berkontribusi Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

INILAHKORAN, Bandung - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau Dinas ESDM Jabar terus menunjukan kontribusi dalam menekan angka emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut dilalui dengan memantapkan program kendaraan listrik.

Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, pada 2023 ini sudah ada 22 perangkat daerah yang telah menggunakan kendaraan listrik jenis mobil. Itu sejalan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca di Jabar sekitar 440.000 ton CO2 ekuivalen. 

"Pemanfaatan kendaraan listrik ini juga merupakan salah satu implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang sebelumnya ada Perpres 55 tahun 2019. Dan ini tentunya merupakan suatu program untuk menekan angka emisi gas rumah kaca yang perlu kita dukung bersama," ujar Ai Saadiyah, Senin (6/3/2023).

Menurutnya, dengan digunakannya kendaraan listrik sebagai mobil dinas 22 perangkat daerah itu pun termasuk salah satu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga, masyarakat akan berpandangan bahwa penggunaan kendaraan listrik di Jabar sangat aman dan nyaman. 

Dari sisi ekonomi, katanya, biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih hemat daripada kendaraan bertenaga BBM atau fosil. Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh PLN, untuk menempuh jarak 1,6 km untuk 1 kWh, hanya kendaraan listrik hanya membutuhkan sekitar Rp 346.

Sedangkan kendaraan dengan BBM pertalite sekitar Rp10.000 per liter, untuk menempuh 1,6 km membutuhkan sekitar Rp4.000an.

"Saat ini sudah adanya 153 SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, dan juga tentunya memberikan penghematan atau efisiensi dari sisi ekonomi," katanya. 

Di sisi lain, dia mengatakan, Pemprov Jabar memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 440.000 ton CO2 ekuivalen. Dengan penggunaan kendaraan bertenaga listrik, diharapkan target ini bisa tercapai.

Karena itu, selain jenis mobil pihaknya pun berencana menjadikan motor listrik sebagai kendaraan dinas. Saat ini, Ai menyampaikan, rencana tersebut sedang terus dikaji baik dari segi anggaran dan mengevaluasi kesiapan serta penguatan dari infrastruktur electric vehicle (EV) di Jawa Barat. 

"Jadi dengan instruksi Pak Sekda itu bahwa ke depan penggunaan atau pengadaan kendaraan itu diutamakan, diimbau untuk mulai menggunakan kendaraan listrik," jelasnya.

Dia tak menampik, memang ada PR besar yang tengah dihadapi dalam mengimplementasikan program EV di Jawa Barat ini. Terutama terkait sosialisasi kepada masyarakat, mengingat transisi dari BBM menuju energi listrik otomatis ada perubahan juga pada kebiasaan serta peradaban. 

Ai pun berbagi pengalamannya dengan menggunakan kendaraan listrik dari mulai 1 Februari 2023 sampai 6 Maret 2023. Pada periode tersebut dia sudah melakukan perjalanan sepanjang 3.430 km yang membutuhkan sekitar 486 kWh.

Jika dayanya diisi di SPKLU dengan biaya teratas Rp2.666 per kWh, maka mobilnya hanya menghabiskan Rp1.295.676 selama sebulan. 

Sedangkan, jika disandingkan dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil untuk jarak yang sama maka itu membutuhkan sekitar 380 liter BBM. Dengan demikian, jika dikalikan harga BBM Rp16.300 maka dibutuhkan biaya untuk bensin Rp6,19 juta untuk sebulan.*** (rianto nurdiansyah)