Khawatir Ancam Sektor Pertanian, GP3A Pertanyakan Pembangunan Wisata Sungai Ciwidey

INILAH,Bandung- Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Banyuhurip, Leuwikuya mempertanyakan rencana pembangunan objek wisata seluas kurang lebih 50 hektare di wilayah Desa Sukawening (Kecamatan Ciwidey), Desa Cikoneng dan di Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu.

Pasalnya rencana pembangunan objek wisata dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan air bagi petani di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat jika menggunakan aliran Sungai Ciwidey sebagai bagian dari objek wisata tersebut.

"Kami memang belum tahu bentuk objek wisatanya seperti apa. Cuma kalau mau menggunakan atau bahkan membendung aliran Sungai Ciwidey, kami khawatir akan berpengaruh terhadap aliran air ke irigasi Leuwikuya. Itu artinya kami yang berada di hilir Sungai Ciwidey bakal kesulitan air," kata Ketua GP3A Banyuhurip Leuwikuya, Amat Rohimat kepada INILAH KORAN, Minggu(28/3).

Baca Juga : Mantap, Polresta Bandung Buka Pelayanan SIM bagi Kaum Difabel

Dikatakan Amat, keberadaan irigasi Leuwikuya yang dibangun sejak zaman penjajahan kolonial Belanda itu, selama ini mengairi ribuan hektare sawah yang berada di Kecamatan Kutawaringin. Bahkan selain di Kutawaringin, air dari irigasi Leuwikuya ini juga mengairi ribuah hektare sawah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Itu artinya, keberadaan Sungai Ciwidey ini sangat vital bagi para petani. Sehingga, ia tidak mengharapkan adanya sumbatan atau hambatan suplay air dari aliran sungai tersebut.

"Kalau musim hujan mungkin tidak begitu masalah yah. Tapi kalau musim kemarau, tanpa dibendung pun kami selalu kesulitan pasokan air. Yah karena debit air di Sungai Ciwidey menyusut drastis kalau kemarau itu," ujarnya.

Sehingga, lanjut Amat, kalaupun ada rencana pembangunan objek wisata di tempat tersebut. Jangan sampai mengganggu pasokan air untuk ribuan lahan pesawahan. Jangan sampai gara gara objek wisata itu menimbulkan konflik di masyarakat. "Silakan saja kalau mau berusaha, itu kan hak semua orang. Tapi ingat jangan sampai mengganggu hak kami," katanya.

Baca Juga : Puluhan Motor Berknalpot Bising Diangkut Polres Cimahi

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung, Agus Yasmin meminta Bupati Bandung yang baru, yakni Dadang Supriatna untuk membatalkan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) dan perizinan lainnya. Sebaiknya, bupati baru melakukan kajian ulang secara menyeluruh terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari rencana pembangunan 50 hektar objek wisata tersebut.