Kota Bogor Dapat Insentif Fiskal 2023 Sebesar Rp5,9 Miliar

Dianggap mampu mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diberikan insentif fiskal tahun 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin. 

Kota Bogor Dapat Insentif Fiskal 2023 Sebesar Rp5,9 Miliar

"Sebelumnya bahwa insentif ini, dikatakan Wapres Maruf Amin adalah bentuk apresiasi untuk pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kami. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja kami dan wilayah lain menjadi lebih baik lagi, serta memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin," jelasnya.

Dalam amanatnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin
Wapres meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.

"Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat," tegas Wapres.

Maruf Amin menegaskan, agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas. Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri di sektor potensial.

"Saya mengingatkan bahwa waktu hanya tersisa satu tahun menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga, saya berharap konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," tegasnya.

"Pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama. Kemudian berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE," tambah Maruf.

Maruf memaparkan, selain itu, konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem juga dilakukan, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan APBDesa.


Editor : Ahmad Sayuti