Masuki Tahun Politik, Bupati Bandung Minta Pelayanan Publik Tidak Terganggu

Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi di lingkungan Pemkab Bandung agar terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan

Masuki Tahun Politik, Bupati Bandung Minta Pelayanan Publik Tidak Terganggu
Bupati Bandung Dadang Supriatna

Diantaranya adalah melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai sektor, seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas kesehatan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Pemkab Bandung terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan terus memberikan dukungan kepada para pelaku usaha lokal dan UMKM. Mereka juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan sektor ekonomi di daerah tersebut

"Salah satunya saya minta program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan agunan di Bank BJB agar dievaluasi agar lebih efektif demi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung," ujarnya.

Dadang juga berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya dengan segera membangun sembilan sekolah SMA/SMK baru di beberapa kecamatan. Hal ini adalah upaya pemerataan pendidikan di Kabupaten Bandung.

Dadang juga menginginkan, agar seluruh OPD dapat menyosialisasikan berbagai program dan capaian-capaian yang berhasil diraih Pemkab Bandung di bawah kepemimpinannya. Meski baru 2,8 tahun memimpin Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna telah meraih capaian-capaian luar biasa dan merealisasikan target-target pembangunan di Kabupaten Bandung sesuai RPJMD.

"Kita sudah bisa merealisasikan berbagai program kerja yang dirasakan masyarakat. Mohon ini agar disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahuinya berbagai program dan capaian keberhasilan kita,"katanya.

Dadang mengklaim jika , raihan ratusan penghargaan tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemkab Bandung di bawah nahkodanya kinerjanya diapresiasi dan diakui oleh berbagai stakeholder mulai dari pemerintah pusat, kementerian hingga pemerintah provinsi.


Editor : Ahmad Sayuti