Menakar Kandidat Alternatif Cawagub Jabar 2024 Dari Kalangan Birokrat Hingga Kepala Daerah

Sejumlah nama dari latar belakang elit birokrasi, elit partai politik (parpol), figur populer non-parpol hingga kepala daerah muncul dalam hasil survei periode April 2023 tersebut.

Menakar Kandidat Alternatif Cawagub Jabar 2024 Dari Kalangan Birokrat Hingga Kepala Daerah
Berdasarkan survei kategori elit birokrasi, sebanyak 28 nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat esselon I dan II masuk dalam radar kandidat alternatif Cawagub Jabar 2024. Adapun dari 28 nama tersebut, mengemuka tiga nama yang mengantungi elektabilitas tertinggi.

Idealnya Cawagub juga memenuhi kriteria pemerintahan yaitu mempunyai pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan pemerintahan.

"Membantu, mendampingi dan menjadi penasihat terdekat Gubernur dalam mengelola pemerintahan pasca memenangkan Pilgub," ujar Firman dalam konfrensi pers Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024: Menakar Calon Alternatif, di Hotel De Paviljoen Jalan Martadina Kota Bandung, Kamis 4 Mei 2023. 

Menurut dia, pencalonan birokrat menjadi wakil gubernur pun bukan hal yang baru. Di mana berdasarkan pengalaman beberapa Pilgub sebelumnya, kata dia, elit birokrat juga sempat ada yang menyalonkan diri menjadi wakil gubernur. 
 
Firman mencotohkan, seperti dalam Pilgub Jabar 2013–2017. Yaitu Lex Laksamana Zaenal maju mendampingi Dede Yusuf. 

Baca Juga : Disnakertrans Jabar Imbau Waspada Daftar Lowongan Kerja di Luar Negeri Online

"(Cawagub) memang di proyeksikan punya kemampuan Pengelolaan pemerintahan dalam membackup Gubernur nah tentu birokrat ya apalagi dalam top level," katanya. 

Beberapa nama elit birokrat yang banyak dipilih publik juga dinilainya memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pemerintahan. Sehingga, Firman menilai beberapa mereka memiliki kemampuan yang tepat untuk mendampingi Ridwan Kamil di periode kedua. 

Selain itu, berpasangan dengan birokrat juga memiliki kecenderungan politik yang kecil. Hal ini berbeda dengan wakil gubernur yang juga dari golongan Partai Politik. Menurutnya, wakil dari latar belakang partai biasanya memiliki kecenderungan politik yang tinggi. 

"Biasanya para birokrat itu juga kan tidak punya kecenderungan politik yang terlalu tinggi. Kenapa itu penting, kalau kemudian wakil kepala daerah itu juga politisi banyak daerah kita lihat kan ada potensi konflik," katanya. 


Editor : Ahmad Sayuti