Nah Loh, Terungkap Fakta Ada Oknum DPRD Yang Menggiring Ade Yasin Berurusan Dengan KPK
Dalam persidangan kasus suap BPK Jabar, dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, kemarin, terungkap adanya kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bogor dengan salah satu petugas KPK.
Selain itu, Dinalar juga meminta KPK juga menindak anggota DPRD karena meminta sejumlah proyek dengan istilah pokir senilai Rp198 miliar.
Pengungkapan adanya kolaborasi oleh Dinalara itu diawali pertanyaan Jaksa KPK kepada Maulana Adam mengenai adanya upaya penjegalan anggota dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor.
Adam menyebutkan, pertemuan yang ia notulensikan itu bersifat mendadak. Saat itu ia diminta hadir oleh Sekda Burhanudin untuk menjelaskan masalah pokir di hadapan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Baca Juga : Dulu Ditolak Ade Yasin, Proyek Cable Car di Kawasan Puncak Digulirkan Lagi oleh Kemenparekraf
"Pertemuan membahas pokir, saya ditelepon oleh Pak Sekda, kita rapat, rapat dadakan. Saya hadir, ternyata di situ sudah ada Ketua Dewan, Pak Usep, Kadisdik, Kadinkes," kata Adam.
Menurutnya, pada pertemuan itu anggota dewan marah kepada eksekutif lantaran tak mendapat bagian untuk mengerjakan kegiatan pokir-pokir di wilayah Kabupaten Bogor.
"Pernyataan Pak Sekda anggota dewan marah, pokirnya pada hilang. Tetap ada, tapi tidak hilang semua, mereka menginginkan yang mengerjakan pihak mereka. Kita menolak karena ranahnya ada di ULP (unit layanan pengadaan) bukan kita," kata Adam. (Cesar Yudistira)
Halaman :
