Nunggak Puluhan Tahun, Pemkab Kudus Bebaskan Denda PBB

Pembebebasan denda pajak PBB yang digulirkan Pemkab Kudus tidak dibatas berapa lamanya wajib pajak menunggak. Berapa tahun pun wajib pajak terlambat tetap akan menerima dispensasi ini. 

Nunggak Puluhan Tahun, Pemkab Kudus Bebaskan Denda PBB

INILAHKORAN, Kudus - Dongkrak penerimaan Pemkab Kudus membebaskan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi warganya. 

Pembebebasan denda pajak PBB yang digulirkan Pemkab Kudus tidak dibatas berapa lamanya wajib pajak menunggak. Berapa tahun pun wajib pajak terlambat tetap akan menerima dispensasi ini. 

"Kami tidak membatasi tunggakan PBB pada tahun tertentu, sehingga yang menunggak sejak beberapa tahun sebelumnya tetap bisa memanfaatkan program pembebasan denda PBB ini. Silakan dimanfaatkan karena ada batas waktunya," kata Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono di Kudus, Kamis 4 Mei 2023.

Baca Juga : Relawan Ganjar Tanam Mangrove dan Berikan Bantuan Lampu Pada Para Nelayan

Ia mengungkapkan program pembebasan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB tersebut berlaku mulai tanggal 1 Mei 2023 dan berakhir 31 Agustus 2023. Setelahnya yang menunggak dikenakan denda administrasi.

Dengan adanya pembebasan denda PBB tersebut, dia berharap, wajib pajak yang sebelumnya menunggak PBB selama beberapa tahun, tertarik untuk segera melunasinya.

Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah, imbuh dia, program penghapusan denda PBB tersebut juga dalam rangka menarik minat wajib pajak yang menunggak selama beberapa tahun untuk segera melunasinya karena yang dibayar hanya nilai pajaknya tanpa ada tambahan denda.

Baca Juga : 40.159 Balita Stunting di Garut Terima Bantuan Telur dan Daging Ayam

Nilai tunggakan PBB di Kabupaten Kudus sejak adanya pengalihan pengelolaan PBB dari KPP Pratama Kudus kepada Pemkab Kudus pada tahun 2013 hingga saat ini nilainya memang mulai berkurang dari sebelumnya mencapai puluhan miliar menjadi Rp10 miliaran.

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti