Pemprov Jabar Wujudkan Layanan Maksimal Lewat Ekosistem Data Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Guna memangkas alur birokrasi yang rumit kala masyarakat membutuhkan informasi terkait data, Pemprov Jabar melahirkan satu wadah yang disebut Ekosistem Data Jabar dalam meningkatkan pelayanan.

Head of Data Jabar Digital Service (JDS) Riski Rusdiwijaya mengatakan, hadirnya Ekosistem Data Jabar dalam website data.jabarprov.go.id ini tidak lepas dari gagasan Gubernur Ridwan Kamil yang ingin adanya satu wadah, menaungi semua kebutuhan data terkait Provinsi Jawa Barat. Akhirnya mulai dirintis sejak 2019 lalu dan berkontribusi penuh, ketika pandemi Covid-19 terjadi.

Dimana kala itu, informasi terbaru terkait pandemi disajikan dalam satu situs dan selalu memberikan update perkembangan secara realtime. Imbasnya, kata Riski, Ekosistem Data Jabar memudahkan kepala daerah dalam mengambil kebijakan atau putusan terkait situasi terkini berdasarkan data yang tersaji.

“Membangun satu data ini, kita mulai rintis sejak 2019. Kita kembangkan, mulai dari internal hingga merambah ke core data Jabar sebagai pondasi membangun dashboard. Ini kita kembangkan saat Covid-19, karena para pimpinan butuh data secara realtime. Dorongan ini yang terus kita tingkatkan, dengan melakukan riset development lewat referensi negara Eropa yang memiliki teknologi maju untuk kita terapkan di Jawa Barat,” ujarnya dalam Jabar Punya Informasi (Japri) di Aula Barat Gedung Sate, Kamis 27 Oktober 2022.

“Kemudian ini juga dilatarbelakangi karena sebelumnya belum ada tempat yang mewadahi, untuk berkumpulnya semua data. Ternyata banyak masyarakat yang apresiasi, karena dapat mempersingkat proses birokrasi ketika butuh data dari OPD atau perangkat daerah. Lalu kita juga ada fitur pengajuan data, sehingga masyarakat dapat melacak sendiri posisi data yang mereka butuhkan sudah dimana. Kesehatan, pendidikan, sosial semua sudah terintegrasi,” sambungnya.

Dia melanjutkan, dalam Ekosistem Data Jabar ada empat layanan yaitu Dashboard Jabar, Open Data, Satu Data dan Satu Peta. Semuanya memiliki fungsi masing-masing, meski diantaranya ada yang terbuka untuk publik dan terbatas hanya untuk lingkup Pemprov, serta pimpinan.

“Dashboard Jabar dan Open Data untuk publik, satu data untuk internal Pemprov dan satu peta ini bentuknya geospasial. Menampilkan koordinat dan bukan seperti grafik,” ucapnya.

Saat ini kata Riski, sudah ada tujuh kota/kabupaten yang telah terintegrasi dengan Open Data, yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Sementara sekitar 20 kota kabupaten lagi, sebagian sudah tereplikasi dengan portal data Jawa Barat dan sisanya akan dituntaskan di 2023 mendatang.

“Kota/kabupaten yang sudah terintegrasi, datanya bisa ditarik di kita. Sedangkan yang belum ada portal mandiri, kita replikasi menggunakan portal data yang dikembangkan Jawa Barat. Beberapa sudah seperti Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, yang sedang berproses Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Sisanya kita targetkan di 2023 semua 27 kota/kabupaten sudah terintegrasi atau tereplikasi,” harapnya.

Riski menegaskan, hadirnya portal data tidak hanya memudahkan layanan kebutuhan informasi kepada masyarakat juga dapat membantu kepala daerah dalam menentukan sikap, terkait dinamika yang terjadi di wilayah masing-masing. Sehingga diharapkan tidak lagi ada kebijakan yang diambil berdasarkan asumsi atau prakiraan, di kemudian hari.

“Ini sangat membantu, mendukung pimpinan mengambil keputusan berdasarkan data. Membantu menganalisis dalam memberikan rekomendasi, untuk efisisensi anggaran. Mempercepat publik dalam mendapatkan data dan merisetnya, meningkatkan literasi data bagi ASN. Serta memastikan keputusan yang diambil pimpinan berdasarkan kebutuhan ,bukan lagi berdasar asumsi. Mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan berdasarkan data dan bisa lebih terukur,” tandasnya.*** (yuliantono)