Perceraian di Jabar Tertinggi se-Indonesia, Ini Harapan Siti Muntamah

Selain itu, Pemprov diharapkan turut menjadikan pembangunan keluarga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), supaya anggarannya dapat memadai. Sehingga, keluarga yang menjadi pondasi utama masyarakat Jawa Barat tetap kokoh.

“Jawa Barat ini enggak punya IKU keluarga. Makanya anggaran koordinasinya kecil, hanya Rp80 juta per tahun. Saya kira ini sulit, karena koordinasi untuk memastikan 17 juta keluarga di Jawa Barat agar dalam keadaan sakinah, mawaddah, warrohmah ini berat jika anggarannya minim. Ini harus dipikirkan, karena imbasnya terjadi penelantaran anak.

Dalam hal ini pun kata Ummi Siti, tidak ada program signifikan yang memang diperuntukkan bagi anak. Sejauh ini hanya program Ngabaso atau Ngabring Ka Sakola yang jadi unggulan. Dia berharap, ada program lain yang bisa diinisiasikan Pemprov bagi anak, terlebih pada saat ini kata dia Jabar sudah dua kali absesn sebagai provinsi layak anak.

Baca Juga : Pemprov Jabar Pastikan Asrama Haji Indramayu Siap Digunakan

“Harus ada program unggulan, untuk anak cuma Ngabaso aja. Terlepas nyambung atau tidak tapi itulah hari ini (program untuk anak). Dinas buat program berdasarkan arahan, sementara dari kementerian program yang tegak lurus pasti menghidupkan lima klaster layak anak. Jawa Barat sudah dua kali absen sebagai provinsi layak anak,” jelasnya.

“Di Pulau Jawa, yang tidak layak anak hanya Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan, Jawa Barat sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Semoga di kepemimpinan berikutinya, hal seperti ini bisa diperhatikan karena jumlah penduduknya banyak. Bagaimana kita meningkatkan awareness. Karena ini multi sektor, jadi perlu adanya sebuah kebijakan yang lebih wise,” tandasnya.*** (yuliantono) 

Baca Juga : Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Harap Program Kejar Tabbayun Mampu Minimalisir Dampak Negatif Media Sosial