Presiden Baru Harus Segera Berlari Selesaikan PR Bangsa!

INILAH, Jakarta -  Usai dilantik Presiden  Joko Widodo  harus segera berlari menyelesaikan PR bangsa Indonesia yang bertumpuk. Jangan terjebak pada permainan bagi-bagi kekuasaan. Kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI,Netty Prasetiyani, di Jakarta. 

Pendapat Netty bukan tanpa dasar. Menurut dia, sebagaimana dilansir Litbang Kompas, pada Oktober 2019,  tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla hanya 58,8 persen. “Ini artinya masih banyak persoalan yang membuat rakyat kecewa terhadap pemerintah," tegasnya. 

Netty juga mengutip pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya  5 persen di 2019 ini. Padahal target yang ditentukan adalah 8 persen. Sebagai wakil Ketua FPKS yang membawahi bidang kesra, Netty  mengatakan, stagnasi pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak  sosial ataupun sosio kultural, seperti   meningkatnya angka kemiskinan  dan pengangguran. "Padahal menurut rilis BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2019  sudah sebesar 9,41 persen dengan jumlah penduduk miskin 25,14 juta jiwa," tuturnya. 

Baca Juga : Usai Dipanggil Jokowi, Airlangga Dapat Tugas Ini

karenanya, lanjut Netty, pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin harus menjadikan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama kerja kabinet yang akan dibentuk. "Bercerminlah pada statistik kegagalan periode lalu utk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia pada lima tahun ke depan,” tandas Netty.

Selain angka kemiskinan dan pengangguran, tercatat beberapa kegagalan pencapaian Joko Widodo – Jusuf Kalla, sebagaimana dilansir Katadata, antara lain:  tingkat ketimpangan 0,382 (Maret 2019), dan IPM 71,4 poin (2018). 

Netty juga mengingatkan Joko Widodo soal komposisi tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan SD dan SMP sebanyak 75,37 juta orang atau 58,7 persen.  "Tren ke depan akan mengarah ke otomatisasi dan komputerisasi. Dengan skill pekerja yang terbatas maka ini akan menjadi persoalan besar," tuturnya.

Baca Juga : Menteri Jokowi Dilantik Rabu Pukul 09.00 WIB

Menurut Netty, perbaikan kualitas tenaga kerja  Indonesia harus dilakukan sistematis dan mendasar mulai dari kurikulum pendidikan yang mampu menyiapkan lulusan siap kerja,  hingga menyediakan balai latihan kerja  modern guna meningkatkan kualitas angkatan kerja agar siap bersaing di sektor formal. Pendapat Netty tersebut sejalan dengan rilis BPS yang menyatakan bahwa jumlah pekerja sektor informal Indonesia masih  57,27 persen atau 74,08 juta jiwa.