Presiden Baru Harus Segera Berlari Selesaikan PR Bangsa!

INILAH, Jakarta -  Usai dilantik Presiden  Joko Widodo  harus segera berlari menyelesaikan PR bangsa Indonesia yang bertumpuk. Jangan terjebak pada permainan bagi-bagi kekuasaan. Kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI,Netty Prasetiyani, di Jakarta. 

Pendapat Netty bukan tanpa dasar. Menurut dia, sebagaimana dilansir Litbang Kompas, pada Oktober 2019,  tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla hanya 58,8 persen. “Ini artinya masih banyak persoalan yang membuat rakyat kecewa terhadap pemerintah," tegasnya. 

Netty juga mengutip pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya  5 persen di 2019 ini. Padahal target yang ditentukan adalah 8 persen. Sebagai wakil Ketua FPKS yang membawahi bidang kesra, Netty  mengatakan, stagnasi pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak  sosial ataupun sosio kultural, seperti   meningkatnya angka kemiskinan  dan pengangguran. "Padahal menurut rilis BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2019  sudah sebesar 9,41 persen dengan jumlah penduduk miskin 25,14 juta jiwa," tuturnya. 

karenanya, lanjut Netty, pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin harus menjadikan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama kerja kabinet yang akan dibentuk. "Bercerminlah pada statistik kegagalan periode lalu utk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia pada lima tahun ke depan,” tandas Netty.

Selain angka kemiskinan dan pengangguran, tercatat beberapa kegagalan pencapaian Joko Widodo – Jusuf Kalla, sebagaimana dilansir Katadata, antara lain:  tingkat ketimpangan 0,382 (Maret 2019), dan IPM 71,4 poin (2018). 

Netty juga mengingatkan Joko Widodo soal komposisi tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan SD dan SMP sebanyak 75,37 juta orang atau 58,7 persen.  "Tren ke depan akan mengarah ke otomatisasi dan komputerisasi. Dengan skill pekerja yang terbatas maka ini akan menjadi persoalan besar," tuturnya.

Menurut Netty, perbaikan kualitas tenaga kerja  Indonesia harus dilakukan sistematis dan mendasar mulai dari kurikulum pendidikan yang mampu menyiapkan lulusan siap kerja,  hingga menyediakan balai latihan kerja  modern guna meningkatkan kualitas angkatan kerja agar siap bersaing di sektor formal. Pendapat Netty tersebut sejalan dengan rilis BPS yang menyatakan bahwa jumlah pekerja sektor informal Indonesia masih  57,27 persen atau 74,08 juta jiwa. 

Upaya meningkatkan kemampuan daya saing tenaga kerja Indonesia , menurut Netty, harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah  menggenjot ketersediaan lapangan pekerjaan melalui  iklim investasi dan wirausaha yang kondusif bagi investor dan pelaku usaha. "Perhatikan investasi dan wirausaha yang berfokus pada skema padat karya untuk menyerap banyak tenaga kerja," tegasnya.

Dalam rilisnya, Netty juga menyinggung kebijakan investasi yang membawa serta tenaga kerja asing. Berdasarkan laporan  Kementerian Ketenagakerjaan pada 2018,  jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) resmi yang didatangkan ke Indonesia sebanyak 95.335 orang. Dari jumlah tersebut, TKA ini didominasi yang berasal dari China, India, dan negara lainnya. 

"Kita tidak anti dengan TKA. Toh TKI kita juga bekerja di luar negeri. Tapi pemerintah perlu memiliki keberpihakan pada rakyat sendiri melalui kebijakan yang melindungi hak dan akses rakyat pada lapangan pekerjaan," ujarnya. 

Terakhir, sebagai wakil rakyat dari PKS yang  tegas menyatakan berada pada posisi oposisi loyal Netty mengucapkan selamat atas pelantikan Ir. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024. "Selamat bekerja, Pak Jokowi.  Lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan semua kesakitan rakyat. Tunjukkan bahwa Presiden mencintai rakyatnya dengan kerja yang mendatangkan kesejahteraan dan kepuasan, bukan kesengsaraan dan kekecewaan," harapnya.