Respons Tudingan Maladministrasi Rotasi Mutasi di Lingkungan Pemda KBB, Hengki Kurniawan: Sudah Sesuai Prosedur dan Aturan Hukum yang Berlaku
Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan akhirnya angkat suara terkait kabar yang menuding dirinya melakukan maladministrasi dalam proses rotasi mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan akhirnya angkat suara terkait kabar yang menuding dirinya melakukan maladministrasi dalam proses rotasi Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Menurutnya, dalam kebijakan rotasi mutasi yang dilakukan, semuanya sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
"Jangan samakan ASN sekarang dengan zaman dulu yang ada eselon IV," kata Hengki, Sabtu 13 Mei 2023.
Hengki menuturkan, ada kebijakan penyertaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dilatarbelakangi reformasi birokrasi.
"Tatanan jabatan struktural yang dialihkan menjadi jabatan fungsional ialah Jabatan Administrator atau Eselon III dan Jabatan Pengawas Eselon IV," tuturnya.
Ia menegaskan, kebijakan rotasi mutasi tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB) RI Nomor 28 Tahun 2019.
"Di dalamnya berisi tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional," tegasnya.
Ia menyebut, sekarang sudah tidak ada eselon IV dan yang ada pejabat fungsional. Jadi, kalau pegawai fungsional sudah layak tidak masalah jadi eselon III.
"Kita pastikan semua yang dilakukan sudah betul-betul sesuai aturan hukum yang berlaku," sebutnya.
Ia menambahkan, dalam rotasi mutasi sudah sesuai aturan dan BKPSDM KBB lantaran mengacu pada regulasi yang telah ditentukan.
"Tapi, saya ucapkan terima kasih kepada Aktivis Pemuda Bandung Barat, Bilal Al Fariz yang telah menjalankan fungsi kontrol sosial," ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri bakal melakukan verifikasi berkas laporan yang disampaikan oleh Aktivis Pemuda Bandung Barat terkait dugaan adanya praktek penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan rotasi mutasi jabatan pada Januari 2023 lalu.
Pasalnya, KPK belum bisa membenarkan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proses rotasi mutasi jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sebelumnya, dikabarkan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan dilaporkan Aktivis Pemuda Bandung Barat melaporkan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ke KPK pada Kamis 11 Mei 2023 atas dugaan gratifikasi pada proses rotasi maupun mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
"Kami akan cek terlebih dahulu. Namun, pada prinsipnya, jika ada laporan masyarakat dimaksud, kami pasti tindaklanjuti dengan lebih dahulu diverifikasi dan telaah oleh tim pengaduan," kata Ali saat dihubungi awak media, Jumat 12 Mei 2023.*** (agus satia negara)
Editor : JakaPermana
