RR Kritik APBD Manjakan Birokrat Ketimbang Rakyat

INILAH, Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli melontarkan kritik pedas terkait belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Porsinya lebih 'mengenyangkan' birokrasi ketimbang untuk pembangunan.

Selanjutnya Rizal menyarankan agar sistem pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah, dirubah. Saat ini, sebanyak 70% APBD habis untuk birokrasi dan legislatif. Semisal untuk membiayai gaji serta tunjangan lainnya. Tidak adil apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat kecil. Lantaran porsinya cuman 30%.

"Menurut saya pola pengelolaan seperti ini harus diubah agar minimal 60% (anggaran) lah buat rakyat, sisanya buat birokrasi, legislatif dan sebagainya," ujar Bang RR, sapaan akrab Rizal Ramli dalam Rakornas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Kata mantan Menko Kemaritiman ini, jika pola pengelolaan APBD seperti ini dipertahankan, bakal berdampak buruk bagi masyarakat. "Kalau kita lakukan pembiayaan transformasi seperti itu, dampaknya akan luar biasa terhadap kesejahteraan bangsa kita," kata dia.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah saat ini bisa melakukan transformasi untuk alokasi keuangan daerah dengan baik. Karena pengelolaan saat ini masih dinilai tidak tepat sasaran.

"Harus bisa rumuskan alokasi keuangan daerah, dimana itu akan mengatur bagaimana cara membagi uang dari pusat ke daerah, apa standardnya. Pada dasarnya sederhana saja, dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah," jelasnya.

Cara ini dinilai akan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. "Kalau kita mau lebih kompak, Indonesia harus lakukan perubahan itu sehingga daerah-daerah dapat kemakmuran yang berasal dari daerah mereka," tegasnya.  (inilah.com)