Sekda Akui Perbedaan Pandangan Terkait Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - Pemkab Cirebon menyambut baik pemberitaan terkait pengentasan kemiskinan yang dianggap kurang maksimal. Sekda  Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i mengaku sejauh ini terdapat perbedaan pandangan terkait pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

"Selama ini ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar perbedaan pandangan terhadap program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon," kata Hilmy, Jumat 1 September 2023.

Menurutnya, salah satu masalah dasar perbedaan pandangan itu terkait data pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang dimiliki setiap instansi. Ia menjelaskan, masih ada perbedaan data warga miskin yang dimiliki oleh Pemkab Cirebon dengan pihak lainnya.

“Dalam kesempatan ini, yang terpenting, semua masukan termasuk pemberitaan terkait pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon ini akan kita jadikan bahan evaluasi terutama bagi internal Pemkab Cirebon sendiri,” ujar Hilmy.

Dia menyampaikan, Pemkab Cirebon akan melakukan komunikasi dengan Korsupgah KPK dan Kementerian Dalam Negeri terkait penanganan kemiskinan yang sesuai. Termasuk data maupun kategori kemiskinan itu sendiri dengan Kementerian Sosial.

“Kategori kemiskinan itu kan ada miskin ekstrim, miskin biasa. Nanti kami komunikasikan dengan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya  akan meminta pihak internal seperti Bappelitbangda, Inspektorat maupun Dinas Sosial untuk menyelaraskan data yang dimiliki dengan data yang dimiliki instansi atas. Siapa tahu ada kesalahan teknis  sehingga datanya bisa berbeda.

Disinggung mengenai angka dalam anggaran penanganan kemiskinan, Hilmy mengaku tidak tahu pasti.  Namun, ia menyebut, sudah ada beberapa program yang dijalankan Pemkab Cirebon dalam upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri.

“Soal angka pasti saya tidak berani menyebutkan, karena khawatir salah. Tapi intinya, Pemkab Cirebon sudah menggelontorkan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan. Ada bantuan Rutilahu, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, bantuan bagi warga terdampak pandemi, dan beberapa program lainnya, termasuk iuran JKN bagi masyarakat,” paparnya.

Dia menambahkan, dengan program yang dijalankan, sudah berhasil menekan angka masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Cirebon. Namun pernyataan itu bukan bantahan atas pemberitaan yang beredar. Tetapi untuk menyelaraskan saja.

"Kami akan lebih fokus lagi dalam program pengentasan kemiskinan ini,” tukasnya.*** (maman suharman)