Terkesan Ada Pembiaran, Aktivis Antikorupsi Cirebon Bakal Datangi KPK dan Kejagung

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumber, Ivan Yoko Wibowo mengaku belum mengetahui secara pasti, terkait ada tidaknya laporan proyek Pokir ke Kejaksaan. Kalaupun ada, harusnya pelapor mengecek ulang laporan tersebut ke pihak kejaksaan. Namun sepengetahuan dirinya, sampai saat ini pihaknya belum pernah menerima laporan resmi terkait masalah proyek Pokir.

"Kalau mendengar sih ia mas. Tapi laporan proyek Pokir yang mana, saya harus mengecek ulang dong. Nanti akan kita cocokan laporannya ada atau tidak. Semua laporan kan harus limitatif. Dalam hal ini saya tidak mau gegabah," Ucap Ivan.

Seperti diberitakan beberapa kali, dugaan oknum-oknum DPRD Kabupaten Cirebon yang mempunyai banyak jatah proyek, sering dikeluhkan banyak pihak. Beberapa rekananpun, banyak yang terpaksa meminta pekerjaan kepada oknum-oknum anggota dewan ini. Hal itu karena, banyak rekanan yang ingin mendapat kegiatan.

Baca Juga : Bersama Warga Bekasi, Kowarteg Ganjar Inisiasi Sholawat dan Doa Bersama untuk Bangsa

Sedangkankan pihak Dinas, banyak mengeluhkan bahwa hampir semua kegiatan di beberapa SKPD semisal DPUTR, Kesehatan atau Disdik, banyak dikuasai oknum-oknum dewan tersebut. Ironisnya, Dinas seakan tidak bisa berbuat banyak, entah apa alasannya.

Sayangnya, kembali Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi enggan memberikan klarifikasi apapun terkait persoalan tersebut. Pesan maupun telepon WhatsApp untuk mengkonfirmasi masalah itu, tidak direspon.*** (maman suharman)

Baca Juga : Netty Heryawan Ajak Warga Bekasi Cegah Stunting dengan Optimalkan 1000 Hari Pertama