Tunjang PPKM Skala Mikro, 3.800 Desa di Jabar Dirikan Posko Covid-19

Kendati telah ada instruksi agar seluruh desa dan kelurahan harus melakukan PPKM skala mikro, namun tidak semua wajib melakukan penutupan aktivitas. Hanya desa dan kelurahan yang masuk dalam zona merah saja yang akan diminta.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- menyampaikan, penilaian zonasi desa dan keluarhan akan segera dirilis oleh masing-masing kabupaten kota. Nantinya setiap wali kota dan bupati bakal menentukan daerah mana saja yang masuk dalam zona merah hingga zona hijau.

"Kita tidak menggunakan data pusat karena masih bercampur dengan kasus lama. Jadi akan menggunakan data lokal, sehingga petanya baru bisa hadir besokm" paparnya.

Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi Jabar Tahun 2020 Masih Terkontraksi, Namun Sudah Terlihat Tren Tumbuh Positif

Dia memastikan, bantuan sembako bagi masyarakat akan diberikan kepada desa yang melakukan penutupan. Hal ini agar mereka tidak harus repot ke luar rumah atau kawasan mencari kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Emil mengaku, pelacakan kasus Covid-19 di Jawa Barat dan daerah lainnya akan dimaksimalkan dengan bantuan dari TNI dan Polri. Sebelumnya pada akhir 2020 rasio tracing hanya 1:3. Angka ini kemudian naik menjadi 1:5 pada awal Februari 2021.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tim pelacakan akan ditambah di mana ada satu tim khusus dari TNI dan Polri yang pekerjaannya hanya memantau dan melacak. Dengan demikian diharap rasio pelacakan bisa meningkat pesat.

"Dan penanggulangan Covid-19 akan baik seiring adanya vaksinasi," papar Emil. (Rianto Nurdiansyah)