APBD Jabar Terancam Tergerus, Ini Kata Legislator...
Sekitar Rp1,8 triliun bakal sirna, karena adanya perubahan perhitungan pembagian dana bagi hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kota/kabupaten.
“Ini menjadi kendala. Setelah kita hitung, memang ada loss Rp1 triliun lebih. Ini kita harus cari cara, supaya jangan sampai karena APBD kita turun, pembangunan jadi terhambat,” ujarnya belum lama ini.
Salah satu skema yang bakal didorong kata dia, adalah dengan meningkatkan produktivitas BUMD milik Pemprov Jabar. Diharapkan, dengan dimaksimalkannya BUMD dapat menutupi kebutuhan APBD yang tergerus akibat adanya perubahan skema bagi hasil dari PKB dan BBNKB.
“Kami akan mendorong BUMD Jabar untuk bisa memberikan deviden,” tutupnya. (Yuliantono)
Halaman :
