Atang Minta Deteksi Lokasi Potensi Rawan Bencana, Dana BTT Rp25 Miliar Segera Disalurkan

INILAHKORAN, Bogor - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai penanganan bencana oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah cukup baik, tetapi harus ada peta mendeteksi lokasi-lokasi yang potensi rawan bencana.

Hal itu diungkapkan Atang setelah meninjau langsung lokasi bencana di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Jalan Dadali, Tegal Gundil dan beberapa lokasi lain pada Kamis (13/10/2022) siang.

"Kami sudah dari bulan Agustus akhir, kami sudah meminta peta rawan bencana ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor dan di dalam rapat kerja bersam Pemkot Bogor kami menyampaikan perlu kewaspadaan yang ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir karena pengalaman lalu, curah hujan dan potensi bencana cukup tinggi di Kota Bogor," ungkap Atang.

Atang memaparkan, hari ini bagaimanapun musibah yang dialami tidak bisa dihindarkan, ia melihat respon dari pemkot dalam menangan evakuasi, penanganan tanggap bencana relatif sudah berjalan dengan baik.

"Saya dari Gang Barjo di Kebon Kelapa melihat tempat pengungsian juga relatif mencukupi meskipun ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, saya kira itu bisa sambil berjalan. Kemudian yang sekarang perlu dilakukan adalah barangkali Dinas PUPR, Disperumkim, Dishub dan dinas lainnya itu mendeteksi lokasi-lokasi yang potensi rawan bencana seperti di Jalan Dadali ini yaitu adanya drainase yang sangat rawan terjadi banjir kemudian bisa menyedot barang disekitarnya masuk ke dalam drainase," tutur Atang.

Atang membeberkan, selain drainase, juga dipetakan di wilayah yang potensi longsor dan banijr, sehingga perlu dilakukan mitigasi apakah warganya di relokasi dahulu atau dengan langkah apa, dirinya juga telah menyampaikan ke dinas terkait agar semua titik yang hari ini dan kemarin telah terjadi bencana agar segera dilakukan proses tindak lanjut berupa hitungan perbaikan yang nantinya akan di cover oleh Biaya Tidak Terduga (BTT).

"Di bulan September lalu, kami di DPRD memutuskan menaikan anggaran BTT yang dialokasikan menjadi Rp20 miliar dari sebelumnya Rp12 miliar. Karena kami asumsinya adalah asumi yang paling berat, meskipun kami tidak berharap itu semua terserap, tetapi seandainya terus ada terjadi begini bisa terus dilakukan. Jadi bagaimana pemkot melalui BPBD bisa langsung menyurati dinas perumkin atau PUPR, menghitung biayanya, diajukan ke BKAD, cair dan bisa langsung diselesaikan," bebernya.

"Saya melihat teman-teman dinas kewalahan karena titiknya banyak, saya melihat juga respon tercepatnya ketika sudah terjadi kasus, memang yang perlu dikuatkan hari ini adalah sekarang yang paling penting belum ada korban jiwa, walaupun kami tidak menginginkan itu, tetapi namanya kewaspadaan harus tetap dilakukan segera dinas terkait untuk kemudian menginventarisir, mengidentifikasi semua titik drainase yang rawan bencana. Termasuk pohon, kalau ada yang rawan tumbang harus segera di tebang," tambah Atang yang merupakan politisi PKS ini.

Atang menjelaskan, selain penanganan dari BTT, dari sisi penanganan yang lain sudah teranggarkan di anggaran infrastruktur secara rutin. Namun memang ada satu hal yang kurang, ketika peta rawan bencana yang sudah di ada di BPBD maupun Dinsos ini menjadi satu rekomendasi kepada Dinas PUPR maupun Disperumkim untuk kemudian melakukan satu rumusan.

"Misal kalau rawan di Jalan Dadali, maka intervensinya bagaimana, apakah pakai BTT untuk drainasenya atau bahkan relokasi, sehingga ketahuan kebutuhan untuk anggaran yang bisa bantu melalui kebijakan anggaran. Sementara, kejadian yang sudah terjadi harus fokus penanganan korban maupun masyarakat yang sedang direlokasi, alhamdulillah respon pemkot baik, kami apresiasi, mudah-mudahan kekurangan-kekurangannya bisa di perbaiki, masih ada waktu," jelasnya.

Masih kata Atang, hal kedua, karena ini masih panjang, segera identifikasi titik-titik rawan bencana seperti drainase, banjir, pohon tumbang, longsor dan lainnya. Semua itu simultan, kemudian dari BPBD untuk segera menyampaikan surat ke Dinas PUPR dan Disperumkim untuk menghitung kebutuhan penanganannya sampai diajukan ke BKAD, dicairkan menggunakan BTT. 

"Dari situ, kami berharap nanti dalam finasilasi APBD Perubahan dari evaluasi gubernur sudah kelihatan angka yang kira-kira apakah Rp25 miliar yang sudah kita anggarkan itu masih mencukupi atau tidak. Kalau belum, saya kira untuk hal yang mendesak atau darurat kami akan konsultasi agar bisa dinaikan mengambil dari anggaran lain yang masih bisa di tahan. Ya, termasuk sosialisasi dan edukasi itu penting, saya kira semua dinas sudah melakukan hal itu di berbagai kanal informasi, tinggal bagaimana apakah sosialisasi yang disampaikan mulai dari imbauan, nomor darurat bisa benar-benar masuk ke semua rumah yang ada di Kota Bogor," pungkasnya. (Rizki Mauludi)***