Banyak Proyek Mangkrak, Ini Permintaan DPRD Kabupaten Bogor kepada DPUPR
Komisi III DPRD Kabupaten Bogor sudah memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dalam mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Sementara itu, Sekretaris Dpupr Kabupaten Bogor Edi Mulyadi menerangkan bahwa bakal ada penyedia jasa atau kontraktor yang akan masuk ke dalam daftar hitam.
"Yang jelas ada tambahan (kontraktor yang diblack list) sehubungan masih ada kegiatan pekerjaan insfrastruktur yang blom melanjutkan kembali, karena kesulitan finansial. Namun kewenangan keputusan itu berada di tangan PPK," terang Edi Mulyadi. (Reza Zurifwan)
Halaman :
