BKBBN Jabar Optimistis Prevalensi Stunting Turun Minimal 14 Persen Sesuai Target Nasional

INILAHKORAN, Bandung - Menyusul catatan positif penurunan prevalensi stunting dari 24,5 persen pada 2021 menjadi 20,2 persen di 2022, membuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jabar optimistis target minimal menembus 14 persen pada 2024 dapat terealisasi.

Pranata Humas Perwakilan BKKBN Jabar Roy Primera mengatakan, kans tersebut sangat terbuka lebar bila merujuk hasil Survei Sehat Gizi Indonesia (SSGI) lewat penurunan tersebut. Menurutnya, bila di 2023 dan 2024 terjadi penurunan di angka yang sama, maka peluang mewujudkan stunting di Jabar menjadi 14 persen menjadi keniscayaan.

Kendati Roy tidak menampik, menurunkan angka stunting secara konstan bukan perkara mudah. Terutama dalam meyakinkan masyarakat, untuk sama-sama peduli mencegah dan menyembuhkan gagal tumbuh atau stunting pada anak.

“In Syaa Allah di 2024 bisa tercapai untuk 14 persen. Hambatan pasti ada, terutama pola hidup masyarakat. Mulai dari sebelum menikah, ibu hamil sampai bayi baru lahir. Ini tantangan tersendiri bagi BKKBN. Makanya kita mengupayakan dengan banyak program,” kata Roy pada INILAHKORAN, Rabu 22 November 2023.

Di antaranya program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting. Dimana semuanya berfokus pada sektor hulu atau pencegahan, agar tidak ada lagi angka prevalensi stunting anyar yang muncul.

“Mulai dari calon pengantin kita dampingi. Kita punya tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari kader PKK dan tenaga kesehatan. Kita pantau sampai nanti anak berusia dua tahun. Kemudian kita juga ada program 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Masa emas anak harus betul-betul dijaga asupan gizinya, termasuk ibunya,” ucapnya.

Mengenai kolaborasi, Roy mengaku BKKBN terus melakukan upaya bersama baik dengan pemerintah tingkat provinsi, kota/kabupaten hingga swasta. Termasuk dengan instansi lain seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dan Dinas Kesehatan, dalam upaya mencegah stunting.

“Penanganan stunting tidak bisa BKKBN sendiri, otomatis harus kerjasama holistik. Penanganan stunting ada dua, spesifik dan sensitif. Spesifik misalnya, penyebab kadang bukan hanya pola makan tetapi juga lingkungan. Misal lingkungan tidak sehat, di rumah atau sekitarnya masih buang air besar sembarangan. Berpengaruh pada balita di sekitarnya. Mudah sakit, itu berpengaruh pada perkembangan bayi. Pertumbuhan dan perkembangan jadi terhambat. CSR perusahaan dengan memberikan bantuan makanan berisiko stunting juga dilakukan,” terangnya.

Tidak sampai disitu, upaya kolaborasi dengan gerakan bapak dan bunda asuh anak stunting juga turut dimassifkan, dengan harapan dapat mengurai persoalan gagal tumbuh secara simultan dan bersama-sama.

“PNS bahkan dari tingkat pusat, seperti Pak KASAD dan panglima serta istrinya sudah menjadi bapak dan bunda asuh anak stunting. Memberikan bantuan bulanan untuk makanan tinggi protein. Di Jawa Barat  juga sama, kita berkolaborasi dengan banyak stakeholders untuk menurunkan stunting. Mudah-mudahan target 14 persen atau Jabar Zero Nett stunting bisa terlaksana,” harapnya.

Sementara mengenai optimalisasi sosialisasi, Roy membeberkan BKKBN juga turut melibatkan banyak stakeholders dan tim. Dimana tujuannya masyarakat dapat lebih peduli terhadap keluarga dan lingkungan, guna menghindari terjadinya stunting. Termasuk upaya jemput bola, mendatangi ibu hamil secara berkala untuk memantau perkembangan sebagai langkah pencegahan stunting.

“Sosialisasi dari BKKBN sudah sering sekali, dari yang lain juga. Salah satunya bekerjasama dengan DPR RI Komisi IX yang wilayah Jabar kerjasama langsung mengajak sosialisasi kepada masyarakat. Undang, sosialisasi tentang stunting. TPK jemput bola sampai tingkat desa, ibu hamil didatangi, diwawancara tentang asupan gizi,” terangnya.

Lebih lanjut Roy mengungkapkan, saat ini di Jawa Barat ada tiga daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama dalam penanganan stunting, berdasarkan SSGI 2022. Di antaranya Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Kendati demikian, dia meyakini persoalan di tiga daerah tersebut dapat rampung lebih cepat seiring dengan respon cepat dari pemerintah kabupaten/kota masing-masing dalam mengupayakan penurunan stunting. Dia berharap, melalui kepedulian bersama ini dapat mewujudkan Jabar Zero Nett stunting menuju Indonesia Emas 2045.

“Tiga terbesar masih agak tinggi prevalensi stunting, Sumedang 27,5 persen, Kabupaten Bandung Barat 27,3 persen dan Kabupaten Bandung 27,2 persen. Tapi setelah kita melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota bagaimana percepatan penurunan. Mereka langsung gerak, perusahaan swasta di mereka langsung turun terlibat memberikan CSR. Kencang sekali, membantu menjadi bapak asuh stunting. Makanya kami yakin In Syaa Allah di 2023 bisa turun semua,” ungkapnya.

Sementara mengenai pemanfaatan daun kelor yang disinyalir dapat mencegah dan menurunkan stunting, dia menjelaskan BKKBN juga telah melakukan sosialisasi agar masyarakat mulai membiasakan mengonsumsi tumbuhan tersebut. Hanya saja dia mengakui, kendala utama tetap pada pola hidup masyarakat yang memang butuh usaha ekstra keras untuk disadarkan dalam mengatasi persoalan ini.

“Sudah kita sosialisasikan juga. Apalagi kan satu genggam daun kelor sama seperti makan beberapa buah apel. Tapi balik lagi, telur misalnya Rp2 ribu. Kadang keluarga menengah ke bawah, kayak bapaknya lebih mementingkan beli rokok daripada memenuhi kebutuhan gizi anak. Ini makanya menjadi tantangan kita. Padahal stunting ini dapat dicegah. Akan sulit bagi kita menuju Indonesia Emas 2045, kalau masyarakat juga tidak peduli. Makanya kita bersama-sama, mulai dari sekarang untuk berusaha menekan stunting,” pungkasnya.*** (yuliantono)