Optimisme DP3AKB Jabar Tekan Stunting Menuju Indonesia Emas 2045

INILAHKORAN, Bandung - Sikap optimisme terus dibangun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Jabar dalam menekan stunting guna menyukseskan Indonesia Emas 2045.

Catatan ciamik penurunan stunting atau gagal tumbuh pada anak yang sebelumnya 24,5 persen pada 2021 dan menjadi 20,2 persen di 2022, atau terjadi penurunan sekitar 4,3 persen menguatkan keyakinan DP3AKB Jabar bahwa bukan tidak mungkin di 2024 mendatang, angka prevalensi stunting menjadi 14 persen sesuai target nasional. Sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang.

Kepala DP3AKB Jabar dr Siska Gerfianti menuturkan, upaya massif terus dilakukan dalam mengintervensi prevalensi stunting. Dimana harapannya kinerja positif ini terus membaik, guna mewujudkan Jabar nett zero stunting serta membawa generasi mumpuni untuk Indonesia Emas 2045.

“Saat ini prevalensi stunting di Jawa Barat pada 2022 adalah 20,2 persen. Artinya melampaui target RPJMD 21,02 persen. Sejak 2018 rata-rata penurunan 2,72 persen pertahun dan ini konsisten. Kita harap ini terus berlanjut sampai mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar dr Siska pada INILAHKORAN, Rabu 22 November 2023.

Dia menambahkan, persoalan gagal tumbuh pada anak sejatinya tidak dapat diselesaikan secara mudah. Butuh kolaborasi, baik dengan sesama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar, pemerintah kota/kabupaten, pemerintah pusat, swasta dan tentunya masyarakat.

Persoalan ekonomi dan kurangnya pengetahuan akan stunting, menjadi faktor utama masih adanya kasus tersebut. Maka dari itu, celah ini selalu diupayakan secara bersama agar prevalensi stunting dapat ditekan, karena memiliki dampak yang sangat pelik dalam masa depan bangsa.

“Penyebab stunting adalah malnutrisi dalam jangka panjang. Kendala di Jawa Barat di antaranya faktor ekonomi. Masalah ini penting untuk diselesaikan. Kami bersama stakeholders terus berkolaborasi, berbarengan berupaya menekan stunting di Jawa Barat,” ucapnya. 

Pemprov Jabar sendiri sambung Dr Siska, telah banyak melakukan program dalam mengintervensi stunting. Di antaranya peningkatan kualitas pemeriksaan anteatal care (ANC) sesuai standar pemenuhan USG di seluruh Puskesmas dan ditangani oleh dokter terlatih. Pemberian obat tablet tambah darah bagi ibu hamil, ibu hamil kurang energi kronis (Bumil KEK), edukasi terhadap gizi seimbang, skrining anemia, gerakan AKSI Bergizi serentak di 1.199 sekolah.

Ini dilakukan sebagai langkah mitigasi dan deteksi dini, guna mencegah terjadinya stunting pada anak di Jawa Barat. Mengingat pencegahan adalah langkah yang paling efektif dalam mengurai masalah gagal tumbuh pada anak.

“Peningkatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian obat pencegahan massal cacingan pada anak dan imunisasi rotavirus untuk mencegah diare pada anak. Pembagian paket bahan makanan berbahan baku ikan di lokasi stunting dan workshop pengolahan pangan lokal juga dilakukan,” sambungnya.

Termasuk sosialisasi melalui digital tentang upaya penurunan stunting, peningkatan kabupaten/kota akan Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan (BABS), fasilitasi penguatan desa/kelurahan siaga aktif, Kampanye Stopan Jabar, webinar sosialisasi pelayanan ramah anak pada Puskesmas, pendamping Posyandu provinsi, kabupaten, kecamatan dan bantuan keuangan provinsi untuk operasional Pokjanal Posyandu dalam penurunan prevalensi stunting dan penguatan regulasi.

Serangkaian upaya ini kata dr Siska, diharapkan mampu mewujudkan visi Jawa Barat akan Jabar Nett Zero stunting. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus baru, minimal sesuai RPD 2024-2026 target intervensi bila belum mampu memenuhi 14 persen sesuai harapan skala nasional, setidaknya mencapai 15,52 persen.

“Berbagai strategi dilakukan yaitu penguatan sistem data dan akselerasi pelaksanaan delapan aksi konvergensi, penguatan koordinasi lintas sektor terutama nonpemerintah dan sinergi pendanaan,” ungkapnya. 

Khususnya pada daerah yang sejauh ini masih memiliki pravalensi stunting cukup tinggi, supaya mampu menekan persentase gagal tumbuh pada anak di masa akan datang.

“Sesuai data E-PPBGM, jumlah balita stunting tertinggi di Kabupaten Bandung dengan jumlah 17.990 balita,” terangnya.

Sementara mengenai sosialisasi pemanfaatan dan optimalisasi daun kelor, sebagai sumber gizi komplek guna mencegah dan mengatasi stunting, dr Siska mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi memanfaatkan tanaman tersebut, dimana harapannya dapat diproduksi secara lebih massif oleh masyarakat untuk menjadi sumber asupan.

“Pemanfaatan daun kelor dalam mengatasi stunting memang menjadi salah satu inovasi dalam penurunan stunting, ini pun sudah diintergrasikan dengan program PMT Lokal dimana potensi nutrisi dari bahan pangan lokal seperti daun kelor yang kaya gizi dapat dioptimalkan,” tandasnya.*** (yuliantono)