Camat Klapanunggal Kumpulkan Aparatur Desa, Warga Lapor Dugaan Pemotongan BST Jokowi

NILAH, Klapanunggal- Camat Klapanunggal Kosasih langsung mengumpulkan ratusan aparat Pemdes Klapanunggal, beserta pengurus Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT dan RW..

Hal itu untuk mencari kejelasan dugaan pemotongan bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat atau Presidem Joko Widodo (Jokowi) yang telah dilaporkan belasan orang ibu-ibu ke Mako Polres Bogor.

"Untuk mencari benang kusut permasalahan dugaan pemotongan BST Jokowi ini, kami dari Pemcam langsung mendatangi Pemdes untuk berbicara dengan aparatur di sana," ujar Kosasih kepada wartawan, Senin, (19/4).

Baca Juga : Jatah BST Jokowi Dipotong, Emak-emak Lapor Polisi

Mantan Camat Tanjungsari ini menuturkan sesuai aturan BST Jokowi tidak boleh dipotong atau dikurangi, apalagi jumlahnya mencapai Rp 300 ribu seperti pengakuan ibu-ibu yang telah melapor ke pihak kepolisian.

"BST Jokowi tidak seperti BST dari alokasi dana desa (ADD) yang jumlah penerima dan jumlah uangnya bisa dimusyawarahkan, hingga kalaupun maubada kesetia kawanan sosial bentuknya himbauan dan nominal rupiah yang disumbangkan sesuai keikhlasan penerima BST Jokow. Saya akan pertanyakan ke Pemdes Klapanunggal kenapa hal itu bisa terjadi," tuturnya.

Kosasih menjelaskan dalam penelusurannya sebelum terjadi dugaan pemotongan BST Jokowi, juga tidak ada rapat musyawarah luar biasa di Desa Klapanunggal.

Baca Juga : Kembangkan Data Desa Presisi, IPB University Gandeng Lima Kabupaten di Jabar

"Menurut pengakuan Kasi Pemerintahan Kecamatan Klpanunggal yang ada itu, pada pekan kemarin ada musyawarah BST yang bersumber dari ADD di Desa Klapanunggal. Kok ini yang diduga dipotong malah BST Jokowi?," keluh Kosasih. (Reza Zurifwan)