DPRD Kota Bogor Beberkan Hasil Raker Terpadu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
DPRD Kota Bogor membeberkan hasil rapat kerja terpadu dengan agenda pembahasan masalah pelayanan kesehatan.
"Jadi, kuota yang tersedia masih ada sekitar 40 ribu lagi. Nah kami minta agar Dinsos segera dan cepat dalam melakukan veirifikasi dan validasi data atas peserta yang dinonaktifkan, supaya tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan," tambah Devie.
Sedangkan, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Sri Kusnaeni menekankan pihak BPJS Kesehatan Kota Bogor agar lebih pro aktif dalam menyampaikan laporan kepada DPRD Kota Bogor selaku mitra kerja. Sri jufa menyoroti perihal turunnya UHC Kota Bogor yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
"Ini tentunya harus menjadi fokus bersama, kalau UHC turun dan pelayanan tidak maksimal, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Kami minta BPJS Kesehatan lebih pro aktif dalam hal penyampaian informasi aturan atau regulasi terbaru terkait kepesertaan BPJS Kesehatan," pungkas Sri. (rizki mauludi)
Baca Juga : Bima-Dedie Pamit di Bogor Tengah, Tak Lagi Berharap Putusan MK?
Halaman :