Gegara Tak Paham Aturan Pemasangan APK, Dua Timses Caleg di Cimahi Terseret Sengketa Pemilu

Sengketa antar peserta Pemilu 2024 kian rentan terjadi di sejumlah wilayah di Kota Cimahi. Di Jalan Lurah, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah salah satunya.

Gegara Tak Paham Aturan Pemasangan APK, Dua Timses Caleg di Cimahi Terseret Sengketa Pemilu
Sengketa antar peserta Pemilu 2024 kian rentan terjadi di sejumlah wilayah di Kota Cimahi. Di Jalan Lurah, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah salah satunya.

INILAHKORAN, Cimahi - Sengketa antar peserta Pemilu 2024 kian rentan terjadi di sejumlah wilayah di Kota Cimahi. Di Jalan Lurah, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah salah satunya.

Gegara alat peraga kampanye (APK) saling timpa, dua caleg peserta Pemilu sempat terlibat konflik lantaran spanduk caleg dari Partai Hanura tertimpa spanduk caleg dari Partai Golkar.

Beruntung, sengketa antar kedua parpol tersebut bisa dimediasi Panwascam Cimahi Tengah dan berakhir damai dalam kurun waktu 1 jam lantaran kedua tim sukses bersikap kooperatif dalam menyelesaikan konflik tersebut.

"Masih minimnya pemahaman terkait aturan terkait pemasangan APK atau spanduk ini menjadi penyebab utama sengketa dua caleg ini," kata Ketua Panwascam Cimahi Tengah, Ratih Sulastri, Jumat 2 Februari 2024.

Kendati demikian, ungkap Ratih, lantaran kesepakatan damai telah disetujui kedua belah pihak, Timses Partai Golkar menyampaikan permohonan maafnya kepada timses Partai Hanura.

"Begitu tiba di lokasi, kami langsung melakukan media dengan pihak yang bersengketa. Partai Golkar pun berniat untuk menurunkan spanduk yang menutupi spanduk caleg Partai Hanura," ungkapnya.

Ratih mengakui, terkait dengan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) pihaknya telah mendapatkan mandat dari Kordiv  Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cimahi, Jusa Puandi, sebelum dimulainya masa tahapan kampanye.

"Penyelesaian sengketa dapat dicapai melalui proses di tingkat Panwas Kecamatan," ucapnya.

Mengantisipasi terulangnya sengketa serupa, tegas Ratih, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman aturan dalam pemasangan spanduk guna mencegah terjadinya konflik.

"Meningkatkan pemahaman terhadap orang yang memasang spanduk karena yang saya dengar juga ada beberapa partai politik memasang spanduknya itu melalui pihak ketiga," ucapnya.

Selain itu, lanjut Ratih, penting bagi tim atau LO partainya untuk memahami dengan baik aturan-aturan yang berlaku saat ini.

"Jadi ketika ingin memasangkan spanduk-spanduk caleg dari partai politik sebelumnya yang memasangnya diberi pemahaman terlebih dahulu," tegasnya.

Tak hanya itu, mereka juga harus memahami betapa pentingnya dasar pandangan partai dan tim politiknya. Oleh karena itu, pemahaman yang diberikan oleh penyelenggara perlu diterangkan secara jelas.

"Informasi-informasi itu sudah disampaikan kepada partai politik melalui LO partai yang terundang ketika kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu," tandasnya.*** (agus satia negara)


Editor : JakaPermana