Rentan Dipolitisasi Peserta Pemilu Serentak 2024, Bawaslu KBB Bakal Awasi Seluruh Penyaluran Bansos

INILAHKORAN, Ngamprah - Berbagai modus baru kerap ditempuh para peserta Pemilu Serentak 2024 untuk mendompleng suara masyarakat, mulai dari politik uang, memanfaatkan reses bagi para incumbent hingga memanfaatkan bantuan sosial (Bansos).

Guna mencegah politisasi bansos tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan melakukan pengawasan dalam penyaluran seluruh program bansos yang ada di wilayahnya.

Langkah tersebut dilakukan mengingat 
Pemerintah Pusat mengguyur program Bansos tahun 2024 sebesar Rp496 triliun. Angka ini naik Rp53,3 triliun dari anggaran Bansos di tahun 2023 lalu yang meliputi berbagai program bantuan sosial mulai dari program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai (BPNT), hingga bantuan beras. 

Baca Juga : FOTO: Produksi Dodol Keranjang Imlek

"Guna mengantisipasi politisasi Bansos, Bawaslu Bandung Barat bakal mengawasi penyaluran seluruh program Bansos, terutama program pangan berupa beras," kata Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi kepada wartawan.

Riza menyebut, Bawaslu KBB telah berkoordinasi dengan Dinsos dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) untuk meminta jadwal dan lokasi penyaluran Bansos pangan. 

"Bansos ada beberapa jenis bantuan. Kita awasi saat penyalurannya. Terutama Bansos pangan baik dari Dinsos atau pun Dinas ketahanan pangan," sebutnya.

Baca Juga : FOTO: Demo Pedagang Pasar Baru Bandung

"Kita sudah minta jadwal dan lokasi penyaluran ke mereka, supaya petugas Bawaslu ikut mengawasi," sambungnya.