Hingga Mei 2023 PAD Kota Bogor Capai 34,99 Persen, Bapenda Kota Bogor Terus Lakukan Evaluasi 

Deni berpendapat, hal ini tidak terlepas dari ekonomi masyarakat yang masih terbebani kondisi Covid-19 yang masih terasa untuk ekonomi di tahun 2023. Adapun pajak yang masih kecil ada di BPHTB yang baru tercapai 21,37 persen karena target 2023 sebesar 396 persen, maka jika dibanding realisasi pada tahun 2022 angka sebesar 205 persen. Pendekatan-pendekatan terus diupayakan untuk segera dilakukan pembayaran pada beberapa transaksi yang cukup signifikan.

"Ini juga berpengaruh pada kebijakan di BPN dan kami terus berkoordinasi dengan BPN serta para Wajib Pajak. Apresiasi saya untuk beberapa OPD yang secara perform angkanya baik sampai dengan Mei 2023. Dilihat dari per OPD maka yang masih relatif kecil ada di DPMPTSP, karena target PBG sebesar Rp28 miliar baru terealisasi Rp2,2 miliar," paparnya.

"Ini menjadi perhatian kami karena tentunya akan mengganggu pendapatan secara keseluruhan  untuk target retribusi, untuk lain-lain. PAD saya melihat realisasi tahun 2023 menunjukan hal yang baik dibanding tahun lalu walaupun dari sisi target ada beberapa kontraksi target di beberapa OPD mengingat kondisinya perlu ada perubahan di tahun 2023," tambah Deni.

Baca Juga : Derita Warga Nanggerang, Sudah Beli Rumah, Kini Diusir Pemilik Tanah

Deni juga mengatakan, evaluasi yang dilakukan dalam rakor kemarin yang pertama di tahun 2023 untuk kegiatan hingga bulan Mei 2023. Rakor sendiri diikuti  incomer retribusi, perwakilan BUMD dan incomer PAD lainnya.

Sementara itu, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah menyampaikan selain perbaikan peningkatan pendapatan berupa ekstensifikasi dan intensifikasi, perlu juga dibantu dan didukung elektronifikasi atau secara digitalisasi agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

"Namun perlu diingat juga kemampuan teknologi warga Kota Bogor tidak sama sehingga perlu dilakukan edukasi secara kontinyu dan masif, karena itu inovasi teknologi yang diciptakan harus diimbangi dengan literasinya. Kalau hal itu ada maka pelayanan bagi masyarakat OK," terang Sekda.

Baca Juga : Duka di DPRD Kabupaten Bogor, Politisi PPP Usep Supratman Meninggal Dunia

Syarifah menjelaskan, untuk evaluasi yang dilakukan, harus terus dan intensif karena kebutuhan pembangunan semakin banyak, disisi lain pendapatan-pendapatan terdampak akibat adanya perubahan kebijakan. Kepada incomer retribusi dan semua pihak terkait, dirinya juga mengajak berupaya bagaimana untuk menyikapi hasil dari evaluasi.