Inflasi Tak Teratasi, Puskapolekbang Nilai Nasib Pj Bupati Bandung Barat Bisa Sama dengan Pj Wali Kota Cimahi 

INILAHKORAN, Ngamprah - Turunnya Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diklaim turun hingga minus 5,97 persen dari IPH sebelumnya yang mencapai 4,89 persen.

Namun, Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) Holid Nurjamil mengatakan penurunan IPH yang secara signifikan itu dinilai bertolak belakang dengan harga sejumlah kebutuhan pokok yang masih tinggi di pasar-pasar tradisional di Bandung Barat. Sehingga, beberapa pihak menduga data IPH tersebut merupakan hasil rekayasa atau perhitungan sepihak.

“inflasi sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Hal ini bahkan bisa mengurangi kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Holid, Selasa 19 Desember 2023.

Selain dapat merusak struktur ekonomi, Holid menyebut, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan harga-harga di pasar tradisional. 

“Itu juga dapat berpengaruh pada iklim investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di daerah kian berkurang," ujarnya.

Holid menilai, Pemda Bandung Barat sebenarnya bisa mengambil langkah strategis pengendalian inflasi, salah satunya menjalin kerjasama dengan daerah penghasil komoditi atau petani agar pasokan tetap berjalan lancar.

Tak hanya itu, pemerintah bisa juga melakukan operasi pasar murah, sidak ke pasar hingga menekan distributor agar tidak menahan barang.

"Pemerintah pun bisa menggencarkan gerakan menanam, merealisasikan BTT, atau memberikan bantuan transportasi dari APBD," ungkapnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Bandung Barat bisa disebut sebagai anomali. Di satu sisi, kawasan Cisarua, Parongpong, Lembang adalah sebagai daerah penghasil cabai rawit. Tapi di sisi lain terjadi kelangkaan di Pasar Panorama Lembang, sehingga harganya tidak stabil dan masyarakat tidak mampu membeli atau mengurangi daya belinya. 

"Dengan demikian, itu jadi pekerjaan rumah bagi Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif di 100 hari kerja pertamanya usai menahkodai Pemda KBB sejak 20 September 2023," tuturnya.

"Karena salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja 100 Hari Pj bupati adalah bagaimana peningkatan Indeks Daya Beli masyarakat," sambungnya.

Holid menambahkan, apabila sampai akhir Desember 2023  inflasi di Bandung Barat masih tinggi dan daya beli masyarakat kian menurun. Artinya, Pemda KBB gagal dalam mengatasi inflasi.

”Bisa saja Mendagri mengevaluasi kinerja Pj Bupati Arsan Latif seperti halnya yang terjadi pada Pj Wali Kota Cimahi,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya mengaku kebingungan dengan adanya perbedaan data tersebut.
 
Padahal, menurutnya, jika bicara data semestinya akurat dan jangan sampai terjadi rekayasa apalagi ini menyangkut data yang disandingkan secara nasional. 

"Ada yang perlu dijawab oleh pemerintah untuk menepis berbagai prasangka soal data IPH," kata Wendi belum lama ini.

"Makanya Fraksi PKB DPRD KBB akan mendorong digunakannya hak interpelasi untuk meminta kejelasan kepada Pemda KBB," sambungnya.

Wendi menilai, hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Pemda KBB mengenai kebijakan IPH menjadi sangat penting dan strategis. 

"Apalagi data yang tercatat dan disampaikan ke Mendagri sangat berbeda dengan fakta di lapangan, terutama harga-harga sembako di Pasar Tradisional," ujarnya. (agus satia negara)