Inflasi Tak Teratasi, Puskapolekbang Nilai Nasib Pj Bupati Bandung Barat Bisa Sama dengan Pj Wali Kota Cimahi
Turunnya Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diklaim turun hingga minus 5,97 persen dari IPH sebelumnya yang mencapai 4,89 persen.
"Pemerintah pun bisa menggencarkan gerakan menanam, merealisasikan BTT, atau memberikan bantuan transportasi dari APBD," ungkapnya.
Menurutnya, apa yang terjadi di Bandung Barat bisa disebut sebagai anomali. Di satu sisi, kawasan Cisarua, Parongpong, Lembang adalah sebagai daerah penghasil cabai rawit. Tapi di sisi lain terjadi kelangkaan di Pasar Panorama Lembang, sehingga harganya tidak stabil dan masyarakat tidak mampu membeli atau mengurangi daya belinya.
"Dengan demikian, itu jadi pekerjaan rumah bagi Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif di 100 hari kerja pertamanya usai menahkodai Pemda KBB sejak 20 September 2023," tuturnya.
Baca Juga : SII Isyaratkan Kriteria Capres yang Bakal Dipilih Anggotanya pada Pilpres 2024
"Karena salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja 100 Hari Pj bupati adalah bagaimana peningkatan Indeks Daya Beli masyarakat," sambungnya.
Holid menambahkan, apabila sampai akhir Desember 2023 inflasi di Bandung Barat masih tinggi dan daya beli masyarakat kian menurun. Artinya, Pemda KBB gagal dalam mengatasi inflasi.
”Bisa saja Mendagri mengevaluasi kinerja Pj Bupati Arsan Latif seperti halnya yang terjadi pada Pj Wali Kota Cimahi,” tandasnya.
Baca Juga : Ratusan Warga Di Bandung Dan Bandung Barat Dapat Beasiswa S1
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya mengaku kebingungan dengan adanya perbedaan data tersebut.
Padahal, menurutnya, jika bicara data semestinya akurat dan jangan sampai terjadi rekayasa apalagi ini menyangkut data yang disandingkan secara nasional.
Halaman :
