Jabar dan KBB Masuk Wilayah dengan Kerawanan Tinggi Pemilu 2024, Bawaslu KBB Pikul Tugas Berat

INILAHKORAN, Ngamprah - Ketua Bawaslu Jabar Periode Abdullah menilai, Jabar merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi pada Pemilu 2024 mendatang.

"Salah satu faktornya karena jumlah pemilih di provinsi yang memiliki 27 kabupaten/kota ini paling banyak secara nasional," ungkapnya saat jadi pembicara di Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 yang digelar Bawaslu KBB di Lembang, belum lama ini.

Abdullah menyebut, salah satu kabupaten di Jabar yang memiliki kerawanan tinggi dalam Pemilu nanti adalah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Hal itu menjadi tantangan bagi penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu KBB dalam melakukan pengawasan.

"Kerawanan pemilu ini bisa bermacam-macam pemicunya, namun yang paling dominan seperti adanya praktik money politic, netralitas ASN, dan yang lainnya," sebutnya.

Secara umum, terang Abdullah,  Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Jabar masuk lima besar yang tertinggi secara nasional.

Menurutnya, posisi tersebut bersanding dengan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur.

"Jumlah pemilih di Jabar sebanyak 35 juta orang atau yang tertinggi dari provinsi lain, bisa berpotensi jadi rebutan," terangnya.

Abdullah menilai, kondisi tersebut yang dapat berimbas kepada munculnya berbagai kerawanan pelanggaran dalam Pemilu.

Terlebih, kursi nasional untuk DPR RI dari Jawa Barat juga paling banyak yang mencapai 91 kursi.

"Bahkan, caleg yang bertarung di Jawa Barat juga banyak tokoh-tokoh atau artis terkenal," ucapnya.

Kemudian, lanjut Abdullah, untuk di level kabupaten di Jabar yang termasuk rawan pada Pemilu adalah KBB, seperti yang sempat mengemuka pada Pemilu 2019 silam.

Selain KBB, sambung Abdullah, kategori daerah rawan lainnya, yakni di Kabupaten Bandung, Majalengka, Cirebon, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Depok, dan Bekasi.

"KBB ini meski udaranya sejuk namun suhu politiknya selalu panas. Makanya, fungsi pengawasan harus maksimal dan bukan tugas mudah bagi Bawaslu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi mengakui adanya sejumlah daerah pemilihan (Dapil) di KBB memiliki kerawanan yang cukup tinggi.

"Ada seperti di Dapil 1 (Padalarang, Ngamprah, Saguling), Dapil 2 (Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy), dan Dapil 5 (Sindangkerta, Gununghalu, Cipongkor, Rongga)," sebutnya.

Guna mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, terang Riza, pihaknya bakal mengoptimalkan personel yang ada dalam melakukan pengawasan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Termasuk, dengan mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat agar semakin pro aktif melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa tahapan Pemilu.

"Pengawasan kami maksimalkan dengan SDM yang ada dan melakukan treatment khusus ke perumahan-perumahan elit seperti di Kota Baru Padalarang dan Setra Duta," terangnya.

"Kalau terkait dengan DPT yang belum memiliki KTP elektronik, kami akan berkoordinasi dengan Disdukcapil," ucapnya.*** (agus satia negara)