Panwascam di KBB Terancam Diusir dari Sekretariat Lantaran Anggaran Operasional Tak Kunjung Cair

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan kondisi keuangan untuk operasional kegiatan pengawasan jelang Pemilu 2024 mendatang.

Panwascam di KBB Terancam Diusir dari Sekretariat Lantaran Anggaran Operasional Tak Kunjung Cair
Selain tersendatnya honor, kenyataan pahit pun harus diterima salah satu adhoc penyelenggara Pemilu 2024 lantaran sekretariat Panwascam tempat mereka bekerja tak bisa dilanjutkan dikarenakan tidak bisa terbayar. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan kondisi keuangan untuk operasional kegiatan pengawasan jelang Pemilu 2024 mendatang.

Selain tersendatnya honor, kenyataan pahit pun harus diterima salah satu adhoc penyelenggara Pemilu 2024 lantaran sekretariat Panwascam tempat mereka bekerja tak bisa dilanjutkan dikarenakan tidak bisa terbayar.

Akibatnya, mereka sempat diminta angkat kaki dari sekretariat Panwascam tersebut lantaran tidak sesuai komitmen awal. Kondisi tersebut pahit itu dialami Panwascam Kecamatan Ngamprah yang notabene berada di wilayah ibu kota KBB

Baca Juga : Arsan Latif Jadi Pj Bupati Bandung Barat, Ini Profil dan Sejumlah Jabatan Mentereng yang Dicapainya

"Anggaran untuk sewa kantor kesekretariatan belum cair. Padahal kontrakan habis per Juli lalu, makanya pemilik bangunan mempertanyakan uang sewa perpanjangan," ungkap komisioner Panwascam Ngamprah, Samsu Ramdani saat ditemui belum lama ini.

Samsu mengaku, pemilik bangunan sudah berulang kali mempertanyakan keseriusan Panwascam Ngamprah untuk memperpanjang sewa.

Namun, karena terus ditagih para pengurus Panwascam Ngamprah akhirnya patungan meski hanya sanggup membayar secara bulanan.

Baca Juga : Ribuan Warga Turun ke Jalan Bebersih Bandung Sambut HJKB ke-213

"Daripada pindah ke tempat lain, kami patungan untuk bayar sewa meski hanya sanggup bayar per bulan. Besarannya Rp 2,5 juta per bulan," ujarnya.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani