Kawal Distribusi BLT BBM Agar Tepat Sasaran, Ridwan Kamil Siapkan Pemeriksaan Bertahap

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan siap mengawal distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

Kawal Distribusi BLT BBM Agar Tepat Sasaran, Ridwan Kamil Siapkan Pemeriksaan Bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan siap mengawal distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

INILAHKORAN,Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan siap mengawal distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, dalam upaya mengawal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah. Hal itu tak lain agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil,Jumat 9 September 2022 lalu.
 
Ridwan Kamil menuturkan, pengalaman Pemerintah Provinsi Jabar dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 akan menjadi tolok ukur pemberian tidak salah sasaran. Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Jabar mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya adanya pemeriksaan yang bertahap.

Baca Juga : Pemprov Jabar Dorong Peran Aktif Forsiladi Jawa Barat dalam Pembangunan

"Kita memiliki pengalaman selama COVID-19 melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos atau BLT (tepat sasaran)," kata dia.
 
Gubernur Ridwan Kamil juga meminta pihak Pertamina mengawasi pasokan bahan bakar minyak bersubsidi agar tepat sasaran kepada yang telah ditentukan kriterianya. Menurut Ridwan Kamil, harus diperjelas dari segi aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi.
 
Apabila itu bisa diselesaikan, maka permasalahan tentang BBM bersubsidi bisa diatasi dan tepat sasaran. Sebelum harga BBM naik, menurutnya, permasalahan yang sering mengemuka ialah mengenai aturan atau regulasi tentang BBM bersubsidi karena tak semua pembeli berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dan prosesnya pun harus terukur.
 
"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya, begitu saja soal beli membeli, tak ada skrining. Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini," ujarnya.
 
"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukkan," katanya.

Langkah pemerintah pusat menaikkan harga BBM harus disikapi dengan bijak dan saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp500 triliun. 

"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp 500 triliun hanya untuk membiayai subsidi BBM," kata dia.

Baca Juga : Jawa Barat Sabet Juara Umum Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2022 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Jabar, Iendra Sofyan menilai meningkatnya harga BBM subsidi tentunya akan membuat dampak juga pada sktor lain di masyarakat. Pihaknya akan memberikan solusi kongkret pada masyarakat agar tetap mendapatkan keringanan.  

Halaman :


Editor : Ghiok Riswoto